Menhan lebih setuju TNI memiliki utusan di MPR seperti pada masa Orde Baru. Tujuannya, untuk mempersatukan negara.

"Kondisi kita kan belum ma­tang berpolitiknya. Jangan sam­pai nanti ada TNI PDIP, TNI Golkar, TNI apa nanti perang sendiri," ujar Ryamizard di Gedung DPR, kemarin.

Namun demikian, Ryamizard mengungkapkan, bukan tidak mungkin di masa yang akan datang TNI juga memiliki hak politik yang sama dengan masyarakat sipil. Namun, dia tidak berani memperkirakan kapan TNI siap untuk terjun ke dalam struktur politik.

"Kalau sekarang tidak pas. Saya tidak mau berpolitik. Kondisi kita kan belum matang berpolitiknya. Jangan sampai nanti ada TNI  PDIP, TNI Golkar, TNI apa, nanti perang sendiri," kata Ryamizard.

Hak politik anggota tentara, menurut Ryamizard, sudah habis ketika yang bersangkutan masuk institusi militer. Mereka bisa ikut berpolitik praktis, memilih dan dipilih dalam pemilu, ketika sudah melepaskan masa dinas militernya.

Namun Ryamizard setuju jika nantinya TNI memiliki utusan di MPR seperti pada masa Orde Baru. Dia menilai hal itu sah saja untuk mempersatukan negara.

"Kalau dulu, itu saya setuju-setuju saja, tapi tidak berpoli­tik, politik negara, tapi politik menyatukan bangsa, iya," kata Ryamizard.

Ditanya soal pemangkasan anggaran, Kementerian Pertahanan (Kemhan) mengaku, tak khawatir jika anggarannya dipangkas sebesar Rp 2,5 triliun dari Rp 104,4 triliun menjadi Rp 101,9 triliun di Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017.

"Soal pemangkasan belum bisa diputuskan karena Menkeu Sri Mulyani tidak hadir rapat kemarin. Tetapi untuk pemang­kasan anggaran, nggak ada masalah," kata Ryamizard.

Bekas Kasad AD ini pun memastikan, sektor pertahanan tidak akan terganggu meski anggaran belanja untuk 2017 harus terkena pemotongan. Sebab, anggaran yang dise­diakan masih mencukupi untuk menyempurnakan sejumlah alat utama sistem senjata (alutsista) yang sudah ada.

"Misalnya, pesawat terbang. Lalu apa yang mesti dileng­kapi, seperti bom, atau rudal. Kendaraan di darat yang tidak ada komunikasi akan dilengkapi. Kemudian yang sudah terlalu tua itu diganti," ujarnya.

Lagipula, lanjut dia, anggaran yang dipotong bukan berasal dari anggaran program atau kegiatan mendesak. Seperti untuk kegia­tan pencegahan terorisme, dan penanggulangan bencana alam di daerah perbatasan.

"Makanya tidak masalah jika ada pemotongan. Prioritas kami kan soal kesejahteraan, pergan­tian alutsista yang sudah tua, termasuk pengadaan alat berat untuk mengatasi bencana di perbatasan," tuturnya.

Ryamizard juga mengakui, bahwa pihaknya berencana melakukan pergantian untuk pesawat tempur jenis Sukhoi yang jumlahnya akan disesuai­kan dengan kebutuhan.

"Sukhoi akan diganti tapi enggak banyak. Sesuai kebutu­han saja. Kita kan tentara rakyat, semua yang diperjuangkan untuk rakyat. Semua kepentingan rakyat harus didahulukan," katanya.

Sementara Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno menga­takan bahwa tidak seharusnya Panglima TNI mempermasalah­kan hak politik anggota TNI. Sebab, sudah ada dasar hukum yang melarang hal tersebut.

"Aturannya sudah jela. Tap MPR misalnya mengatakan bahwa untuk masalah politik, TNI harus netral," ujar Pratikno.

Tap MPR tersebut, adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No.7 Tahun 2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 5 ayat 2 dari aturan itu mengatakan, "TNI harus bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis." ***