Kemarin pagi, Komisi I DPR menjadwalkan rapat kerja dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk membahas masalah pemotongan anggaran Kementerian Pertahanan. Rapat diagendakan pukul 10 pagi. Namun, sampai tengah siang, Sri Mulyani tak kunjung datang.

Komisi I sebenarnya sangat menanti-nanti rapat itu untuk bisa memprotes pemotongan anggaran di Kementerian Pertahanan yang mencapai Rp 7,93 triliun. Komisi Itidak setuju dengan kebijakan itu, makanya mereka ingin bicara langsung dengan Sri Mulyani. Mereka mau pemotongan itu dibatalkan.

Namun, apa daya, Sri Mulyani tidak datang dalam rapat. "Karena Menteri Keuangan tidak hadir, rapat ditunda sampai waktu yang belum ditentukan," ucap anggota Komisi I DPR Syarief Hasan di DPR, kemarin.

Eks Menteri Koperasi dan UKM ini tidak menjelaskan ala­san Sri Mulyani tidak hadir di DPR. Dia hanya menjelaskan, rapat tersebut sangat penting untuk bidang pertahanan. Dalam rapat tersebut, Komisi I juga mengundang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/Kementerian Perencanaan Pembangunan dan Nasional (Bappenas/Kementerian PPN), Kementerian Pertahanan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Kesehatan, TNI, dan Badan Intelejen Negara (BIN). Karena Sri Mulyani, sebagai pemegang anggaran, tidak datang, rapat pun dibatalkan.

Untuk rencana pemotongan anggaran Kementerian Pertahanan, Syarief kembali menegaskan ketidaksetujuan Komisi I DPR.

"Seyogyanya, pemotongan anggaran itu tidak perlu dilakukan," kata politisi senior Demokrat ini.

Menurut Syarief, Kementerian Pertahanan dan TNI harusnya didukung dengan anggaran yang memadai. Sebab, dua lembaga ini memiliki beban tugas dan tantangan yang berat. Kementerian Pertahanan dan TNI adalah penyangga terakhir kedaulatan bangsa.

Untuk mengemban tugas itu, Komisi I telah mendorong agar Kementerian Pertahanan mendapat penambahan anggaran.

"Tapi, kemarin malah ada pemotongan. Itu harusnya tak perlu dilakukan karena kita perlu tingkatkan persenjataan TNI supaya disegani," tan­dasnya.

Sebelumnya, anggota Komisi I DPR Hidayat Nur Wahid protes lebih keras. Politisi PKS yang kini menjabat juga sebagai Wakil Ketua MPR ini menuding pemo­tongan anggaran itu menyalahi undang-undang.

"Anggaran ini kan Undang-undang tentang APBN. Itu diba­has bersama sama antara pemerintah dengan DPR. Mestinya, ketika ada perubahan dibahas lagi dengan DPR karena apa yang dipersepsikan oleh pe­merintah sudah disepakati oleh DPR," tegasnya.

Karenanya, dengan tegas Hidayat menolak rencana pe­motongan itu. "Kami di komisi I menolak jika terjadi pemotongan anggaran di bidang pertahanan dan juga BIN," tegasnya.

Hidayat memahami, kondisi kantong negara saat ini sedang seret. Namun, bukan berarti pemerintah bebas melakukan pemotongan anggaran. Pos-pos strategis seperti pertahanan, harusnya tidak ikut dipotong.

"Kami juga melihat betul bahwa keuangan negara saat ini sedang susah. Tapi, apakah sam­pai tingkat itu. Harusnya dipi­lih, mana yang boleh dipotong dan bagian-bagian yang penting untuk dibahas lagi dengan DPR," tandasnya. ***