. Ketua Pusat Pelaporan dan Analisi Transaksi Keuangan (PPATK) M. Yusuf mengaku bahwa dirinya yang meminta rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi III DPR berlangsung secara tertutup. Alasannya, karena informasi yang akan diberikan memang bersifat sangat rahasia.

Rahasia tersebut, lanjutnya menyangkut perkara yang sedang ditangani, dan menyangkut pihak-pihak terindikasi dalam bisnis haram narkoba terkait terpidana mati almarhum Freddy Budiman.

"Nah karena sifatnya demikian, saya minta tertutup. Memang saya jabarkan tadi, cuma saya tegaskan bahwa kita tidak menemukan daripada petinggi, tapi kepada yang di bawah-bawah banyak. Nah udah saya sebutkan tadi jumlahnya," jelasnya usai RDP di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (22/9).

Sebelumnya, di kesempatan yang hampir bersamaan, Anggota Komisi III Syarifuddin Sudding mengungkapkan bahwa setidaknya ada 5.400 aliran dana mencurigakan terkait peredaran narkoba dalam Freddy Budiman.

Yusuf mengatakan bahwa aliran dana tersebut berasal dari berbagai pihak. "Ada penegak hukum‎nya, ada pihak LP-nya (lembaga pemasyarakatan), ada pihak lain disitu," bebernya.

"Tidak besar‎, ada yang puluhan juta, ada yang satu, ratusan juta, ada juga yang tidak signifikan sekali. Cuma karena ini narkoba, perlu disikapi," lanjut Yusuf.

Diketahui, beberapa waktu lalu Koordinator KontraS Haris Azhar mengungkapkan pengakuan Freddy Budiman yang mengatakan ada beberapa petinggi dari institusi Badan Narkotika Nasional, Kepolisian, dan seorang jenderal bintang dua dari TNI yang menikmati bisnis haram narkoba dari jaringan Freddy Budiman.

Ditanya soal apakah aliran dana tersebut melibatkan perwira tinggi atau menengah, Yusuf membantah. Dia menegaskan pihaknya belum menemukan ada perwira menengah atau perwira tinggi yang bermain dalam bisnis haram tersebut.

"Nggak, di bawah itu. Bintara ke bawah," ungkapnya.

Namun demikian, Yusuf mengatakan bahwa Komisi III meminta pihaknya untuk terus mengejar apakah pengakuan Freddy Budiman terkait jenderal yang terlibat bisnis narkoba benar adanya.

"Tadi dari angota DPR menyebut nama, itu saya minta untuk kita kejar," tukasnya. [rus]