DPR memanggil Kemente­rian Badan Usaha Milik Negera (BUMN), Kementerian Perin­dustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) un­tuk membahas anggaran 2017 di Jakarta, kemarin. Mereka me­nyayangkan anggaran kemente­rian teknis tersebut dipangkas. Target pertumbuhan ekonomi pun bakal sulit tercapai.

Rapat digelar di ruang Komisi VIDPR. Rapat yang dimulai pukul 10.30 WIB itu dihadiri oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, dan Kepala BKPM Thomas Lembong.

Dalam rapat tersebut dipu­tuskan anggaran Kementerian Perdagangan tahun depan Rp 3,5 triliun dari sebelumnya Rp 3,76 triliun, Kementerian Per­industrian Rp 2,94 triliun dari sebelumnya Rp 3,16 triliun, Ke­menterian Koperasi dan UKMRp 1,05 triliun dari sebelumnya Rp 1,18 triliun, Kementerian BUMN Rp 243,8 miliar, dan BKPM Rp 564,5 miliar.

Pimpinan sidang yang juga Wakil Ketua Komisi VI DPR, Azam Azman Natawijana mengatakan, hasil rapat akan dibawa ke Badan Anggaran (Banggar) untuk dibahas lebih lanjut dan disepakati secara menyeluruh.

"Kita lihat nanti kalau me­mungkinkan adanya penamba­han anggaran nanti akan dibahas di Banggar," kata Azam.

Anggota Komisi VI DPR Bambang Haryo mengatakan, dengan dipangkasnya anggaran kementerian teknis, target pe­merintah untuk mencapai per­tumbuhan ekonomi tahun depan di atas 5 persen sulit tercapai.

"Alih-alih ingin mencapai target pertumbuhan ekonomi tinggi, tapi kebijakannya kontras dengan memotong anggaran," kritik Bambang.

Padahal, kementerian teknis seperti Kementerian Perindus­trian, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Koperasi dan UKM menjadi faktor pendorong pertumbuhan ekonomi.

"Contohnya yang parah, Ke­menterian Koperasi dan UKM. Di 2013, itu anggarannya pernah mencapai Rp 2 triliun, sekarang nggak. Padahal kita punya 5 juta UKM yang akan disosialisasi," ujarnya.

Karena itu, dia berharap pe­merintah tidak melakukan pe­mangkasan anggaran lagi pada tahun depan. Sebab, hal ini ber­tentangan dengan Nawacita Presiden Joko Widodo untuk membangun dari pinggiran.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menerima anggaran kementeriannya dipotong. "Ke­menperin pagunya adalah Rp 3,16 triliun. Tapi penyesuaian pagu anggaran adalah dipotong Rp 226 miliar menjadi Rp 2,94 triliun di 2017," ujar Airlangga.

Namun, kata dia, pihaknya akan mengajukan penambahan anggaran pada saat yang tepat di 2017. "Ini untuk mendukung program prioritas pemerintah. Tambahan anggaran 2017 tidak diajukan pada saat ini, tapi di waktu yang tepat," tutup Air­langga. ***