. Sebagai Ketua Tim Sukses Pemenangan Ahok dalam Pilkada DKI Jakarta, Nusron Wahid harus mundur sebagai Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI).

Demikian disampaikan Wakil Ketua DPR bidang Polhukam, Fadli Zon, dalam keterangan beberapa saat lalu (Selasa, 20/9).

Fadli mengingatkan bahwa Nusron Wahid adalah pejabat negara, yang digaji oleh uang rakyat. Karena itu, Nusron harus fokus dengan tugasnya mengurusi persoalan TKI. Dengan demikian, Nusron Wahid harus memilih tetap sebagai kepala BNP2TKI atau mundur dan menjadi Ketua Tim Pemenangan Ahok.

"Itu hak yang bersangkutan," jelas

Fadli Zon juga meminta Presiden Jokowi agar konsisten dalam mensikapi penunjukan Nusron sebagai ketua pemenangan Ahok. Hal ini agar jabatan negara tak disalahgunakan untuk kepentingan politik tertentu.

Fadli Zon menilai bahwa keterlibatan Nusron Wahid sebagai Ketua Pemenangan Ahok dalam Pilkada DKI Jakarta selain akan menjadikan kinerjanya sebagai pejabat negara tidak maksimal juga berpotensi abuse of power.

"Dan ini melanggar UU 10/2016 tentang Pilkada, dimana dalam pasal 71 dinyatakan bahwa pejabat negara dilarang membuat keputusan yang menguntungkan salah satu pasangan calon," demikian Fadli, yang juga Wakil Ketua Umum Partai Gerindra. [ysa]