. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) harus membuka identitas 10 kepala daerah yang disinyalir memiliki rekening gendut.

Keterbukaan KPK itu dapat menjadi acuan bagi partai-partai politik jika ingin mengusung pasangan calon kepala daerah pada Pilkada Serentak tahun 2017.

"Yang bagus sekarang menjelang Pilkada, informasi seperti itu dibutuhkan juga buat partai pada saat menetapkan usungannya sebagai paket calon," ujar politikus Partai Nasdem, Johnny G. Plate, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (15/9).

Menurut dia, jika partai tidak memiliki informasi detail maka akan mengalami kesulitan dalam menentukan sosok calon kepala daerah yang mereka usung.

"Tentu kita harap orang-orang yang punya rekening besar dengan sumber dana yang tidak jelas, supaya tidak jadi calon dalam Pilkada," tegas Johnny.

"Karena kalau memang nanti rekening gendutnya yang ditelusuri KPK itu bermasalah dan kemudian ia jadi eksekutif, nanti dia bisa dibatalkan," jelasnya.

Sebelumnya, data 10 kepala daerah yang memiliki rekening gendut dilaporkan oleh PPATK. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo langsung merespons laporan tersebut.

Tjahjo meminta KPK mengusut sumber dana tak wajar milik 10 kepala daerah itu. [ald]