Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin kembali jadi bulan-bulanan anggota DPR. Kali ini, penyebabnya adalah ada 177 jamaah haji Indonesia yang ditangkap Imigrasi Filipina karena menggunakan paspor negara tersebut.

Dalam penyelenggaraan haji tahun ini, kinerja Menteri Lukman memang banyak diso­rot Dewan. Sebelum masalah paspor Filipina ini, Dewan juga mengaku kecewa dengan adanya keterlambatan visa untuk jamaah haji gelombang pertama.

Untuk mengenai 177 jamaah yang menggunakan paspor Filipina, Wakil Ketua Komisi VIII DPR Sodik Mujahid me­nyebut, hal itu terjadi karena lemahnya pengawasan Menteri Lukman ke travel-travel pe­nyelenggara haji. Lukman juga dianggap tidak mampu mem­berikan edukasi ke masyarakat manajemen haji.

"Harusnya Menteri Agama bisa memberikan edukasi ke­pada masyarakat untuk hati-hati dalam memilih travel. Sebab, penipuan haji dalam berbagai bentuk sering terjadi, baik di da­lam negeri atau seperti sekarang dengan melibatkan kuota luar negeri," ucapnya, tadi malam.

Namun, Sodik tidak mau hanya menyalahkan Menteri Agama. Dia juga menyorot aparat penegak hukum yang terlihat lemah dalam mengawasi gerak-gerik penipu dalam penye­lenggaraan haji.

"Lihat saja, aparat sering ke­colongan dalam mengantisipasi penipuan dalam penyelengga­raan haji. Pengawasan terhadap oknum-oknum travel lemah. Akhirnya, jamaah yang mau ibadah malah menjadi korban," ucapnya.

Anggota Komisi VIII DPR Maman Imanulhaq ikut meng­hakimi Menteri Agama. Atas kejadian itu, dia memastikan komisinya bakal segera me­manggil Menteri Agama untuk disidang di DPR.

"Pemalsuan paspor dan do­kumen itu menjadi indikasi bahwa mafia travel memainkan peran penting dalam kasus ditangkapnya 177 jamaah haji Indonesia di Filipina. DPR akan memanggil Kementerian Agama soal travel dan Ditjen Imigrasi untuk minta penjela­san soal pemalsuan dokumen imigrasi," ujar Maman. ***