Rencana pemerintah ingin memangkas anggaran belanja dinilai mencoreng wajahnya sendiri. Mengindikasikan pengelolaan keuangan negara selama ini buruk.
 
Anggota Komisi XI DPR Heri Gunawan kecewa dengan langkah Menteri Keuangan Sri Mulyani yang akan memangkas anggaran tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan dewan.

"Untuk sesuatu yang bersi­fat urgent, seharusnya bicara dahulu dengan dewan. Karena, kita harus tahu apa alasan pe­mangkasan anggaran. Jangan sampai ada kesan, ganti menteri ganti kebijakan," imbuh Heri kepada Rakyat Merdeka, pada akhir pekan.

Heri mengaku belum mendapat informasi apapun terkait rencana pemangkasan anggaran. Jadi pihaknya tidak mengetahui anggaran apa saja anggaran yang mau dipangkas.

Heri menilai, langkah pemerintah mau memangkas anggaran menunjukkan kinerja pemerintah selama ini menyusun anggaran buruk.

"Kami sudah ingatkan berkali-kali, tolong hati-hati menetapkan asumsi belanja dan penerimaan. Karena hal itu me­nyangkut kredibilitas anggaran," ungkapnya.

Melihat kinerja pemerintah selama ini, Heri tidak yakin pemangkasan anggaran men­jadi belanja lebih efektif. Dia menjelaskan, selama ini penyerapan anggaran kementerian/lembaga selalu di bawah pagu anggaran. Mayoritas kemente­rian dan lembaga tidak optimal dalam menyerap anggaran belanja.

"Sebagai contoh pada tahun lalu realisasi anggaran belanja di Kementerian Keuangan hanya sebesar 83,95 persen dari anggaran belanja sebesar Rp 33,7 tirilun. Ada sisa anggaran sebesar Rp 5,4 triliun yang tidak terlaksana," ujarnya.

Yang menjadi kritiknya, ke­napa Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mendapatkan alokasi anggaran yang lebih besar dari tahun sebelumnya. Tahun ini, Kemenkeu dapat alokasi Rp 39,4 triliun atau naik Rp 5,7 triliun. Dan untuk tahun ini, sampai Juni penyerapan anggaran baru terlaksana 30,96 persen.

"Skema penyusunan anggaran seperti Kemenkeu itu terjadi di semua kementerian dan lem­baga. Ini kan mengindikasikan penyusunan anggaran hanya asal jadi, hanya copy paste dari anggaran yang lama," sesalnya.

Berbeda dengan Heri, Anggota Komisi XIlainnya, Hendrawan Supratikno Sri Mulyani me­mangkas anggaran.

"Itu bentuk koreksi dari kebijakan menteri terdahulu yang terlampau optimistis dan imajiner," kata Hendrawan.

Dia mengungkapkan, pihaknya sudah mengingatkan pemerintah agar tidak memper­taruhkan APBN di atas asumsi yang tidak masuk akal.

Hendrawan mengingatkan pemerintah untuk menyiapkan langkah antisipasi dampak pe­mangkasan anggaran. Menu­rutnya, pemangkasan akan me­nyebabkan lau pertumbuhan ekonomi tertekan.

"Perlambatan akan terjadi, pe­merintah harus aktif mendorong peran swasta. Dana reaptriasi harus didorong masuk ke sektor rill," katanya.

Seperti diketahui, Sri Mulyani akan memangkas anggaran sedikitnya Rp 133 triliun. Saat ini setiap kementerian sedang menyisir anggaran yang dapat dipotong.

Sri Mulyani melakukan pe­mangkasan dengan sejumlah pertimbangan. Antara lain, target penerimaan pajak diproyeksi meleset Rp 219 triliun dari Rp 1.526 triliun. Menurutnya, penetapan target terlalu tinggi, menggunakan perhitungan angka ekonomi yang tinggi.

Kedua, fakta menunjukkan pemasukan pajak hingga akhir Mei 2016 baru mencapai Rp 364,1 triliun. Dan, ketiga, pemerintah tidak mau spekulasi dengan kebijakan tax amnesty. Apalagi, banyak wajib pa­jak yang belum memahami Undang-Undang Pengampunan Pajak. ***