.Komisi V DPR meminta Ke­men­terian Perhubungan (Ke­men­hub) mengaudit transportasi pub­lik guna mengurangi tingkat ke­celakaan.

Anggota Komisi V DPR Mah­mudz Abdurahman menga­takan, sudah tidak terhitung lagi berapa kecelakaan yang menimpa moda transportasi di Indonesia.

Untuk diketahui, Rabu (26/9) terjadi musibah tabrakan Kapal Ferry Bahuga Jaya dengan Ka­pal Norgas Cathinka di laut Ba­kauheni. Kemudian, Kamis (4/10) Kereta Rel Listrik (KRL) Bo­gor tujuan Jakarta anjlok di Sta­siun Cilebut Bogor.

“Kemen­terian Perhubungan harus segera melakukan audit menyeluruh terhadap semua mo­da transpor­tasi, khususnya yang dikelola BUMN,” katanya.

Menurut Mahfudz, transpor­tasi yang dikelola BUMN meru­pakan angkutan penumpang massal de­ngan skala penumpang yang be­sar, misalnya KRL.

Dengan kejadian anjloknya KRL Bogor-Jakarta di areal Sta­siun Cilebut, Bogor, sangat me­nge­jutkan, apalagi kejadiannya disaat jam-jam sibuk. “Belum lagi penumpang KRL Commuter Line di Jakarta dibe­rikan kado kenaikan tarif. Tapi ke­nyata­an­nya, tingkat ke­nya­manan yang di­rasakan peng­guna masih sangat jauh dari cukup,” kritiknya.

Dia menganggap audit diper­lu­kan agar pemerintah menge­tahui kondisi transportasi publik apa­kah layak atau tidak. Kalau keti­dak­layakkannya pada hal me­nyang­kut keselamatan, harus se­gera diperbaiki. “Dan jika be­lum bisa diperbaiki, maka sarana yang tak layak itu tidak boleh diope­rasikan,” tekannya.

Hal senada disampaikan ang­gota Komisi V DPR Saleh Husen. Menurut dia, dengan banyaknya kejadian kecelakaan transportasi publik dalam dua minggu ini su­dah layaknya audit dilakukan.

“Audit itu harus dilakukan se­cara menyeluruh oleh Kemen­terian Perhubungan guna memi­nimalisir kecelakaan,” katanya.

Saleh juga meminta ada sanksi tegas yang diberikan terhadap operator yang terbukti tidak bisa merawat transportasi publiknya. Tapi, itu juga harus dibarengi de­ngan pemberian reward ke­pada operator yang berhasil merawat dan menjaga trans­portasi publik

“Mereka (operator) jangan ha­nya profit oriented, tapi ba­gai­mana meningkatkan pela­yan­annya,” kata anggota Fraksi Par­tai Hanura ini.

Kepala Pusat Komunikasi Publik Kemenhub Bambang S Ervan mengaku, pihaknya sudah melakukan audit transpor­tasi publik. “Kita lakukan setahun se­­kali dan berkala,” katanya ke­pada Rakyat Merdeka.

Menurut Bambang, audit ter­sebut dilakukan kepada direk­torat masing-masing. Sedangkan un­tuk angkutan darat diserahkan kepada pemerintah daerah. [Harian Rakyat Merdeka]