Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)

DPR Ingatkan Pemerintah Pantau Harga Sembako

| Senin, 30 Juli 2012, 09:13 WIB
DPR Ingatkan Pemerintah Pantau Harga Sembako

kedelai

Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Marwan Ja’far me­minta pemerintah tidak terlena de­ngan hiruk-pikuk meroketnya (har­ga) dan kelangkaan kedelai. Peme­rintah harus juga mencermati keter­sediaan kebutuhan bahan pokok (sembako) menjelang lebaran.

“Tentu kami prihatin dengan terus melonjaknya harga kedelai sekarang ini. Tapi, pemerintah tidak boleh abai dengan harga sembako meng­ingat juga akan menghadapi leba­ran,” katanya, kemarin.

Marwan mengingatkan, saat ini pemerintah juga perlu memantau dan mengendalikan kenaikan harga-harga sembako yang kian membum­bung hingga menjelang Lebaran. Si­dak terhadap pasar-pasar tradisional perlu dilakukan pejabat terkait, ter­ma­suk memeriksa dan menarik ba­rang-barang yang telah kedaluarsa.

“Intinya, pemerintah perlu beker­ja keras lagi agar kebutuhan-kebu­tu­han masyarakat pada puasa dan le­baran nanti tidak terkendala,” ujarnya.

Terkait meroketnya harga kedelai, lanjut Marwan, adalah bukti kegaga­lan swasembada pangan. Target swa­sembada kedelai pada 2014, nya­ta­nya masih jauh dari panggang.

“Kedelai dalam negeri hanya mam­pu memasok 800 ribu ton per tahun. Sementara tingkat kebutuhan kon­sum­si kedelai nasional mencapai 3 juta ton per tahun,” beber Marwan.

Ketua Fraksi PKB DPR ini me­ngatakan, sektor pertanian komoditi kedelai perlu segera mendapat per­hatian khusus agar ke depan kita ti­dak bergantung lagi dengan kedelai im­por, atau setidaknya mengurangi ang­ka impor.

“Caranya adalah dengan pengem­bangan petani kedelai lokal yang kua­litasnya setara dengan kedelai im­por. Pengembangan ini pastinya perlu dibarengi teknologi pertanian yang canggih, moderen, efisien, dan ramah lingkungan,” tandasnya.

Marwan Ja’far menambahkan, pe­merintah juga perlu memper­tim­bang­kan secara matang usulan peng­­hapu­san bea masuk impor dari 5 persen menjadi 0 persen. Jika penghapusan itu benar-benar demi kepentingan rakyat dan keberlangsungan stabilitas nasional, kata dia, tidak ada salahnya dihapus menjadi 0 persen. [Harian Rakyat Merdeka]

1xx

Kolom Komentar

Artikel Lainnya

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)