RMOL. Salah satu alat kelengkapan DPR adalah Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP). BKSAP ini dibentuk oleh DPR dan bersifat tetap, dengan keanggotaan disusun pada permulaan masa keanggotaan DPR dan permulaan tahun sidang.

Sementara itu, jumlah anggota BKSAP ditetapkan dalam rapat paripurna menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi pada permulaan masa keanggotaan DPR dan pada permulaan tahun sidang.

Sedangkan pimpinan BKSAP merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial. Pimpinan ini terdiri dari seorang ketua dan paling banyak tiga orang wakil ketua. Pimpinan dipilih dari dan oleh anggota BKSAP berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional dengan memperhatikan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi.

Menurut Wakil Ketua BKSAP, Nurhayati Ali Assegaf, salah satu fungsi BKSAP ini adalah menjalin kerjasama dengan parlemen di negara-negara lain. Saat ini, dari sisi geografis, ada tiga desk kerjasama yang ditangani oleh BKSAP. Yaitu kerjasama internasional, kerjasaama regional dan kerjasama bilateral.

"Salah satu kerjasama internasional adalah Inter-Parliamentary Union (IPU) yang melibatkan anggota parlemen dari 159 negara," kata Nurhayati kepada Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu (Jumat, 20/4).

Selain itu, menurut Nurhayati, fungsi BKSAP juga adalah menerima kunjungan delegasi parlemen negara lain yang menjadi tamu DPR; mengoordinasikan kunjungan kerja alat kelengkapan DPR ke luar negeri; da memberikan saran atau usul kepada pimpinan DPR tentang masalah kerja sama  antar-parlemen.

Dalam forum-forum internasional, menurut Nurhayati, parlemen Indonesia cukup diperhitungkan. Salah satu contoh dalam forum Parlemen Perempuan se-Dunia. Bahkan dalam forum ini, untuk kedua kalinya Nurhayati terpilih sebagai Presiden Parlemen Perempuan se-dunia (Coordinating Committee of Women Parliamentarians) untuk periode 2012-2014 dalam sidang Inter Parliamentary Union (IPU) di Uganda, Afrika pada 30 Maret hingga 4 April lalu.

Selain itu, kata Nurhayati, peran DPR RI dalam pergaulan internasoinal pun cukup signifikan. Parlemen Indonesia misalnya mendorong terus perdamaian di tanah Palestima. Parlemen Indonesia juga ikut mendorong proses demokratisasi di Myanmar, dan membahas dinamika demokrasi yang terjadi di kawasan Timur Tengah dari kacamata dan perspektif termasuk yang terjadi di Mesir, Tunisia, Yaman dan Syria.

Bahkan, lanjut Nurhayati, dalam program Millennium Development Goals (MDGs),  Indonesia sering menjadi rujukan di negara lain. Dan disinilah posisi perlemen Indonesia dalam ikut mensosiasilasikan program ini dan mengampanyekan program pengentasan kemiskinan.

Di sisi lain, masih kata Nurhayati, parlemen Indonesia juga menjadi baris kedua diplomasi bila di tingkat pemerintah ada ganjalan. Misalnya, bila pemerintah Indonesia mengalami ganjalan komunikasi dengan pemerintah negara sahabat, maka parlemen Indonesia bisa tampil dan bisa menjelaskan langsung kepada parlemen negara tersebut.

"Tentu kita juga selalu mengutamakan kepentingan rakyat kita saat melakukan diplomasi," tegas Nurhayati.

"Ketika Indonesia ada persoalan dengan Malaysia, parlemen kita ketemu dengan parlemen Malaysia. Bahkan karena parlemen di Malaysia itu lemah dan tidak kuat, kita sering menyamoninya," jelas Nurhayati.

Dari berbagai program yang telah dibuat dan dilakukan, ada banyak maanfaat dari BKSAP, terutama manfaat dari hasil pengiriman delegasi parlemen teknis dan kerjasama bilateral. Misalnya saja dalam persoalan ketenagakerjaan. Bahkan, dengan keterlibatan dan peran akrif parlemen Indonesia dalam IPU, parlemen Indonesia cukup diperhitungkan di negara lain. [ysa]