RMOL.DPR bakal merevisi Undang-Undang (UU) Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan Tol. Revisi itu dilakukan lantaran terdapat ma­salah, seperti kenaikan tarif setiap dua tahun yang disesuai­kan de­ngan laju inflasi.

Wakil Ketua Komisi V DPR Muhidin Said menyatakan, draf revisi tersebut tengah diplenokan, setelah rampung akan dikirim ke Badan Legislasi (Baleg) DPR.

“Saat ini masih proses untuk disempurnakan. Kita sudah mela­kukan kunjungan ke kota-ko­ta dan bertemu dengan pakar. Saat ini kita tengah mengum­pul­kan data-data dan kita yakin pe­kan depan akan diplenokan di Komisi V DPR,” katanya, Jumat (14/10).

Said mengaku akan mengu­sa­ha­kan agar 28 Oktober revisi UU tersebut sudah dibahas. Sekali­gus memastikan ada perhitungan de­tail dan kajian mengenai be­rapa besar pengaruh laju inflasi ter­hadap investasi jalan tol.

Dia menyatakan, satu-satunya jalan untuk mengendalikan ke­naikan tarif tol dengan merevisi UU tersebut. Salah satu pasal yang akan diubah adalah pasal 48 ayat 3 yang mengatur evaluasi dan ke­naikan tarif tol setiap dua tahun sekali berdasarkan laju inflasi.

“Semua masyarakat akan mem­­berikan masukan. Pokoknya UU itu harus menguntungkan se­mua pihak. Kita akan bahas in­flasi supaya investor dan peng­guna tidak dirugikan,” jelasnya.

Anggota Fraksi Partai Golkar ini mengatakan, salah satu alasan revisi UU tersebut karena banyak mas­yarakat yang merasa tidak puas dengan kenaikan tarif tol. Apalagi kondisi di ruas tol masih tidak bisa memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM).

Ketua Asosiasi Tol Indonesia (ATI) Fatchur Rochman menolak rencana revisi UU Jalan Tol itu. Alasannya, selama ini para inves­tor menggunakan aturan per­un­dang-undangan yang telah ada.

“Sebelumnya kenaikan tarif tol se­­tiap dua tahun, tapi bisa jadi men­­jadi lima tahun. Nanti para in­ves­tor yang telah mengikuti atu­ran yang ini (UU No 38 tahun 2004) mau gimana. Mau ikut atu­ran lama atau baru dan kom­pen­sasi untuk mereka apa,” tegas Fatchur.

Sebab itu, ia megimbau peme­rintah menahan rencana revisi UU tersebut sekaligus meng­ingatkan jangan sampai revisi itu malah membuat takut para in­ves­tor untuk membangun jalan tol ba­ru di Indonesia.

Fathur mengaku khawatir pe­ru­bahan aturan tersebut hanya akan membuat para investor ka­bur. “Jika tidak ada investor, ti­dak ada yang buat jalan tol, yang ada Indonesia akan tambah macet,” cetusnya.

Direktur Operasional PT Jasa Marga Adityawarman tidak mau ambil pusing terkait rencana re­visi UU Jalan Tol yang salah sa­tunya isinya akan mengubah waktu kenaikan tarif tol.

Namun, dia yakin pemerintah akan memberikan solusi terbaik bagi para investor. [rm]