RMOL. Komisi IV DPR meminta Perum Bulog (Badan Urusan Logistik) melakukan usaha pemenuhan beras raskin dari surplus hasil produksi masyarakat lokal. Perum Bulog diharapkan dapat memperhatikan kualitas dan kuantitas dalam distribusi beras raskin.

Menurut Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Herman Khaeron saat melakukan kunjungan kerja ke Propinsi Banten, permasalahan yang kerap dihadapi dalam penyaluran raskin terkait dengan kualitas dan kuantitas dari beras itu sendiri. Padahal dalam penyaluran raskin tersebut kuantitas maupun kualitas telah ditentukan. Sementara dari hasil kunjungan kerja ke Perum Bulog di Banten, stok beras yang akan didistribusikan untuk raskin ditengarai merupakan beras impor dan jumlah kuantitasnya masih dalam bentuk kemasan 50 Kg.

"Dalam nomenklatur sudah ditetapkan kemasannya 15 kilogram tapi tadi kan dalam kemasan 50 kilogram, nah seharusnya beras itu sudah direpackaging sebelum ke Rumah Tangga Sasaran (RTS). Nah itu kan menyalahi aturan dan kalau menurut aturan kan yang menyalahi harus dikenakan sanksi, tetapi kita kan ingin mengingatkan dulu dan minta penjelasan lebih lanjut setelah reses nanti," kata Herman di Banten, Senin (25/4).

Selanjutnya Herman yang memimpin rombongan Komisi IV dengan anggota Sri Hidayati, Adiyaman Amir Saputra, Djoko Udjianto, dan I Wayan Sugiana (F- PD), Siswono Yudo Husodo dan Robert Joppy Kardinal (F-PG), Viva Yoga Mauladi dan Hendra Singkaru (F-PAN), Honing Sanny dan Sudin (F-PDIP) , Tamsil Linrung (F-PKS), dan Peggi Patricia Patippi (F-PKB), mengungkapkan program pemerintah yang tujuannya untuk menyejahterahkan rakyat ini diharapkan dapat segera dituntaskan dengan lebih baik, dimana peraturan terkait penyaluran raskin telah ditetapkan. Karena pada tahun 2011 secara nasional RTS penerima beras raskin berjumlah sebesar 17,8 juta dengan alokasi anggaran untuk raskin Rp17,5 triliun. Disamping itu, Herman juga menekankan tentang pentingnya mempertahankan lahan pertanian untuk menunjang produksi padi nasional.

"Kami terus mendukung program raskin ini dan berupaya untuk memperbaiki sistem penyalurannya. Ini program pemerintah yang harus dikawal dan kita ingin semua pihak yang terkait mendukungnya," ujarnya.

Sementara itu Wakil Gubernur Banten HM Masduki menyatakan sangat apresiatif jika pemenuhan raskin bagi RTS di Banten yang berjumlah sekitar 629.318 dipenuhi dari beras surplus hasil produksi lokal. Berdasarkan hal itu, pihaknya terus menggalakkan sapta usaha pertanian semisal pengolahan tanah, pengairan, ketersediaan pupuk dan pemberantasan hama.

"Saya sangat setuju dan sependapat dengan apa yang disampaikan untuk kebutuhan raskin dibeli dari surplus yang ada. Nah alangkah baiknya kalau Bulog secara intensif melakukan kegiatan agar perhitungan surplus yang selama ini benar-benar bisa dibeli untuk stok beras nasional," katanya.

Dijelaskan Masuki, hingga 21 April 2011 jumlah besaran pagu beras miskin sudah menyerap 79% dari pagu berjalan dan diyakininya pada ahkir April 2011 bisa diselesaikan pagu sebesar 37 ribu ton. "Yang jadi masalah saat ini bukan karena besaran atau kilogramnya, kalau hal itu sudah sesuai yakni 15 kilogram , namun saat ini masalahnya biaya pendamping dari titik distribusi hingga ke RTS. Tapi mudah-mudahan hal ini dapat diselesaikan dengan baik," ujarnya.

"Kalau untuk lahan, kami sudah sepakat kalau lahan pertanian akan kami pertahankan termasuk lahan-lahan abadi, lahan yang tidak bertuan dan itu akan kami tertibkan agar bisa dikelola oleh masyarakat dan bertuan," terangnya.

Menyikapi pernyataan Komisi IV DPR dan Wagub Banten, Kepala Bulog Divisi Regional DKI-Banten Marwan Lintang menyatakan akan berkomitmen pemenuhan beras raskin dari surplus produksi beras lokal. Selain itu, untuk kemasan beras yang sebelumnya diberikan dengan menggunakan kantong plastik, segera akan diperbaiki dengan repackging dengan ukuran 15 kilogram

"Ini stok beras impor terakhir untuk raskin dan mulai bulan ini sudah distop. Sedangkan untuk kemasan akan kami perbaiki segera," tukasnya. [arp]