RMOL. Disamping fasilitas ruangan, United Nations Development Programme (UNDP) juga memperoleh fasilitas peralatan dari Sekretariat Jenderal DPR untuk menunjang kerja keseharian. Kesemua fasilitas itu hanya dipinjamkan saja, bukan untuk dijadikan milik UNDP.

"Ini ruangan bukan milik UNDP, semua milik Sekretariat Jenderal DPR," kata Project Manager ad interim UNDP, Bachtiar saat berbincang dengan Rakyat Merdeka Online di ruang kerjanya, lantai tujuh gedung Setjen DPR, Jakarta, Kamis (14/4).

Bachtiar menjelaskan, keberadaan UNDP di gedung DPR berdasarkan kesepakatan yang dikoordinasikan dengan Badan Perencanaan Nasional (Bappenas). Salah satu bentuk kerja sama itu berupa bantuan program peningkatan demokrasi di DPR  melalui pemberian buku untuk anggota dan staf ahli, misalnya.  

"Pokoknya kita membantu sesuai apa yang dibutuhkan DPR," ujarnya lagi.

Apakah bantuan itu termasuk terlibat dalam kajian RUU?

"Terus terang kami dilarang keras masuk. Karena sesuai perjanjian, kami harus netral dari politik," terang Bachtiar.

Lebih lanjut disinggung soal sikap anggota DPR yang kaget mengetahui keberadaan UNDP di gedung wakil rakyat, menurut Bachtiar, kemungkinan hal itu lantaran mereka baru menjabat di periode ini.

"Kalau memang tidak pernah terlibat dengan kami agak susah juga untuk mengetahui sebetulnya UNDP sudah ada," pungkasnya. [wid]