RMOL. Sekretariat Jenderal DPR perlu direformasi untuk merespon perubahan DPR yang semakin dinamis. Karena selama ini, kesetjenan DPR cenderung bergerak lamban.

"Sistem pendukung sangat penting untuk dikuatkan. Setjen dengan 2000 pegawai dan stafnya menjadi lamban. Saat ini Sekretariat Jenderal bukan layaknya birokrasi masa lalu. Tetapi harus menjadi pendukung kedewanan," kata Kordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia, Sebastian Salang dalam seminar bertema "Penguatan dan Pembangunan Kapasitas Kelembagaan DPR" di hotel Sultan, Jakarta, yang digelar KPK bersama dengan DPR, kemarin (Senin, 4/4).
 
Dia melihat Setjen DPR begitu powerful hingga DPR tidak berdaya. Bahkan seringkali apabila bicara fungsi anggaran DPR, para wakil rakyat tidak memahami mendalam mengenai anggaran dan seringkali kalah dengan eksekutif. "Dari dulu DPR harusnya dilengkapi dengan budget house sehingga tidak muncul mengenai negosiasi," paparnya.

Pada fungsi legislasi, lanjut Sebastian, DPR seringkali tidak memenuhi target bombastisnya dan seringkali tidak realistis. Karena itu diperlukan suatu badan pendukung yang professional sehingga dapat diukur kinerjanya. "Menata kembali kesekretariat jenderal itu merupakan pilihan utama saat ini," jelasnya.

Selain itu, tambah Sebastian, DPR sangat kesulitan menyusun desain komunikasi antara wakil rakyat dengan konstituennya bahkan seringkali kita kesulitan melihat seberapa jauh kinerja mereka.

"Perlu dirumuskan sistem yang jelas dan terukur antara dirinya dengan konstituen dan seringkali merekaberdasarkan pengalaman dan kreativitasnya membuat poster, dan website, ini masih belum jelas ukurannya bagaimana mereka menyerap aspirasi konstituennya," lanjutnya. [zul]