RMOL. Dunia saat ini sedang cemas menyaksikan krisis politik di Libya yang telah dimulai sejak pertengahan bulan ini.

Wakil Ketua DPR RI, Priyo Budi Santoso, meyakini bahwa krisis politik ini mengikuti trend pergolakan politik dan keamanan yang saat ini sedang merebak di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara. Hal ini terinspirasi oleh penjatuhan rezim berkuasa yang baru-baru ini terjadi di  Tunisia  dan Mesir.

"Selain itu, kisruh politik ini juga disebabkan oleh tingkat praktik korupsi pemerintah yang mengakibatkan terkikisnya kepercayaan masyarakat Libya kepada pemerintahan Muammar Khadapi yang telah berkuasa lebih dari 41 tahun tersebut," kata Priyo.

Protes yang diawali di dua  kota  terbesar Libya, yakni ibukota Tripoli dan kota   Benghazi , kini telah merebak ke hampir sebagian besar kota di seluruh kawasan  Libya. Demonstrasi yang terjadi juga memakan korban jiwa yang tidak sedikit. Priyo menyayangkan jatuhnya korban yang telah mencapai lebih dari 1.000 jiwa.

"Inilah sebabnya DPR   RI  mendesak pemerintah RI untuk bergerak cepat untuk menyelematkan warga negara Indonesia  yang sedang berada di  Libya  yang jumlahnya sekitar 870 orang,"ujar Priyo.

Priyo juga meminta pemerintah Indonesia untuk segera menyelamatkan WNI di Libya secara lebih baik dan lebih cepat dibandingkan ketika pemerintah menyelamatkan WNI di Mesir mengingat tingkat konflik di Libya yang cenderung lebih masif dan membahayakan.

Menanggapi pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang akan mengirim surat kepada Sekjen PBB Ban Ki-Moon agar PBB segera mengambil langkah-langkah penyelesaian konflik Libya secara kongkrit dan cepat, Priyo Budi Santoso meyakini perlunya konsolidasi regional dan global dalam menyikapi dampak dari konflik ini.

Menurut Priyo, sebagai Presiden Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) atau organisasi parlemen anggota-anggota OKI, DPR RI memiliki peran strategis dalam mendorong parlemen anggota-anggota PUIC agar mencari solusi bersama sehingga konflik di Libya dapat diselesaikan tanpa harus menambah jumlah korban yang jatuh. Hal ini dimungkinkan karena Libya adalah anggota PUIC.

"Namun kita harus tetap menghormati kedaulatan Libya dan menolak cara-cara penyelesaian konflik yang menggunakan kekuatan militer," demikian Priyo. [yan]