Atas pertimbangan tersebut, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memilih enam negara di Afrika dan Asia untuk mendapat dukungan dalam mengembangkan industri mineral dan meningkatkan nilai tambah komoditasnya.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengumumkan program tersebut pada Rabu 23 September 2026. Enam negara yang dipilih yakni Indonesia, Zambia, Guinea, Zimbabwe, Madagaskar, dan Nigeria.
Melalui program ini, badan-badan PBB akan bekerja bersama untuk membantu keenam negara tersebut mengembangkan industri mineral, termasuk membangun rantai nilai di dalam negeri.
Penasihat khusus Guterres untuk aksi iklim, Selwin Hart, mengatakan dukungan tersebut dibutuhkan agar negara-negara kaya mineral tidak kembali berada di posisi terbawah dalam rantai pasok global.
“Kita berisiko mengulangi kesalahan masa lalu, di mana negara-negara ini terjebak di bagian bawah rantai nilai global,” kata Hart, dikutip dari Bloomberg, Kamis 24 September 2026.
Menurut Hart, tanpa pengembangan industri di dalam negeri, negara-negara tersebut berisiko hanya menjadi pemasok bahan mentah. Sementara itu, sebagian besar keuntungan dari kekayaan mineral justru dinikmati negara lain.
Program bernama Critical Energy Transition Minerals Country Support Mechanism tersebut merupakan bagian dari upaya PBB mendorong pengolahan mineral kritis. Kebutuhan terhadap komoditas seperti tembaga, kobalt, litium, dan nikel terus meningkat seiring dengan ekspansi energi terbarukan dan kendaraan listrik.
Indonesia menjadi salah satu negara yang dipilih karena merupakan produsen nikel terbesar di dunia. Zambia tercatat sebagai produsen tembaga terbesar kedua di Afrika, sedangkan Zimbabwe merupakan pemasok utama litium di benua tersebut.
Adapun Guinea merupakan produsen bauksit terbesar. Madagaskar memiliki cadangan kobalt, grafit, dan nikel, sementara sebagian besar cadangan mineral Nigeria masih belum dieksploitasi.
Dukungan PBB nantinya mencakup pemberian saran kebijakan, keahlian hukum dan regulasi, penguatan perlindungan lingkungan serta sosial, hingga pengembangan rantai nilai mineral.
“Sistem ini juga dapat memberikan bantuan dalam rantai nilai,” ujar Hart.
Program tersebut akan dipimpin Program Pembangunan PBB (UNDP) bersama Kantor Koordinasi Pembangunan PBB. Keenam negara dipilih dari 15 kandidat berdasarkan sejumlah pertimbangan, antara lain permintaan pemerintah, komitmen politik, potensi mineral, dan dampak pembangunan.
Sementara itu, negara lain seperti Republik Demokratik Kongo tetap akan memperoleh dukungan melalui program PBB yang telah berjalan.
Persaingan industri energi global membuat mineral seperti nikel, tembaga, litium, dan kobalt semakin strategis. Negara-negara yang memiliki sumber daya mineral tersebut kini didorong tidak berhenti pada ekspor bahan mentah, tetapi mampu mengembangkan pengolahan di dalam negeri. 
(1).jpg)
.jpeg)
BERITA TERKAIT: