Direktur Tanaman Semusim dan Tahunan Kementan, Abdul Roni Angkat, mengatakan pencapaian tersebut didukung peningkatan produksi gula konsumsi melalui program bongkar ratun dan perluasan areal tebu.
"Yang pertama, saya ingin mengulang kembali yang disampaikan oleh Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo, pada saat sidang paripurna bahwa kita sudah swasembada komoditas pangan, ya, dan salah satunya adalah gula konsumsi," kata Roni dalam acara Prime News di stasiun televisi swasta beberapa waktu lalu, dikutip redaksi di Jakarta, Selasa 25 Agustus 2026.
Menurut Roni, pemerintah melalui program yang dikomandoi Menteri Pertanian Amran Sulaiman menargetkan bongkar ratun dan perluasan areal tebu hingga 200.000 hektare sepanjang 2025-2027. Dari target tersebut, sekitar 100.000 hektare dialokasikan untuk kegiatan bongkar ratun dan perluasan.
Namun, realisasi produksi menunjukkan target swasembada gula konsumsi dapat dicapai lebih cepat.
"Sejatinya kita merencanakan 2027 itu kita bisa swasembada gula konsumsi. Ternyata satu tahun selesai," ujar Roni.
Ia menjelaskan, berdasarkan taksasi yang dilakukan Kementan bersama perusahaan gula pada Agustus 2026, produksi gula konsumsi tahun ini diperkirakan mencapai 3,018 juta ton. Angka tersebut berada di atas kebutuhan konsumsi nasional yang diperkirakan mencapai 2,84 juta ton per tahun.
"Artinya kita surplus," tegasnya.
Roni mengatakan data tersebut merupakan hasil taksasi yang dilakukan bersama seluruh perusahaan gula dan telah dituangkan dalam dokumen yang ditandatangani. Ia menyebut program bongkar ratun yang dijalankan sejak 2025 hingga 2026 juga telah mencapai sekitar 130.000 hektare.
Untuk menjaga peningkatan produksi, Kementan menyiapkan sejumlah dukungan bagi petani tebu, terutama dalam penyediaan benih unggul. Pemerintah memberikan bantuan benih dengan kebutuhan sekitar 60.000 mata benih per hektare sesuai standar riset P3GI.
Selain benih, pemerintah memberikan pupuk ZA bersubsidi khusus untuk tanaman tebu. Petani juga mendapat akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus tebu hingga Rp500 juta tanpa BI checking.
"Supaya apa? Pemeliharaan mereka juga ada yang meng-cover itu," kata Roni.
Roni juga menekankan pentingnya kepastian penyerapan hasil produksi petani. Menurut dia, pabrik gula harus berperan sebagai off-taker sehingga gula yang dihasilkan petani tetap terserap pasar.
Ia meminta asosiasi gula dan pelaku industri turut mengawal penyerapan gula konsumsi sekaligus mencegah masuknya gula rafinasi ke pasar konsumsi.
"Yang keempat apa? Tentunya teman-teman PG ini sebagai off-taker, ya. Nah, itu kita minta asosiasi gula plus juga dengan teman-teman dari industri kita sama-sama untuk mengawal ini supaya gulanya dibeli," ujarnya.
Lebih lanjut, Roni mengatakan pemerintah telah memiliki peta jalan pengembangan industri gula yang mengacu pada Perpres Nomor 40 Tahun 2023. Dalam peta jalan tersebut, pada 2030 produktivitas tebu ditargetkan mencapai 93 ton per hektare dengan rendemen 11,20 persen.
Menurutnya, peningkatan produktivitas akan ditempuh melalui perbaikan benih unggul, penguatan kemitraan, dukungan pupuk bersubsidi, serta pembiayaan melalui KUR. Peningkatan rendemen di tingkat pabrik juga menjadi bagian penting dari strategi tersebut.
Roni menambahkan, pemerintah juga mendorong perluasan areal tebu hingga 500.000 hektare. Jika dikombinasikan dengan perluasan 500.000 hektare lainnya, total areal tebu diproyeksikan mencapai sekitar 1 juta hektare.
Dengan produktivitas 93 ton per hektare dan rendemen 11,20 persen, perluasan tersebut diperkirakan mampu menghasilkan sekitar 10 juta ton gula.
"Oh, itu sangat cukup untuk konsumsi, rafinasi, plus jangan lupa bioetanol," kata Roni.
Setelah target swasembada gula konsumsi tercapai, pemerintah selanjutnya mengarahkan perhatian pada pemenuhan kebutuhan gula industri. Roni menyebut target gula industri atau gula rafinasi diarahkan untuk dicapai pada 2028.
"Kalau gula konsumsi sudah selesai, sekarang 2028 kita menuju ke gula rafinasi, gula industri," ujarnya.
Kementerian Pertanian (Kementan) menyatakan Indonesia telah mencapai swasembada gula konsumsi pada 2026, lebih cepat dari target awal yang ditetapkan pada 2027. 
BERITA TERKAIT: