Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan setidaknya ada tiga tantangan utama untuk melaksanakan program tersebut.
Dalam Surat Keputusan Bersama (SKB), pemerintah mendorong percepatan program 3 juta rumah per tahun, sebagai upaya menggerakkan sektor properti dan jasa konstruksi.
Namun ada beberapa kendala, seperti yang disampaikan Fahri yaitu persoalan tanah (lahan), perizinan, dan pembiayaan.
Fahri mengatakan, Kementerian PKP membutuhkan dukungan dari berbagai pihak dalam menyelesaikan persoalan tersebut.
Terkait pembiayaan, Fahri memaparkan, Kementerian PKP telah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta stakeholder terkait.
Dari hasil koordinasi itu, dia menjelaskan bahwa nantinya akan dirangkum dalam satu skema, yang bayangannya skema tersebut akan diatur dan direalisasikan dalam satu undang-undang (UU) yang komprehensif.
"Nah, itulah nanti cikal bakalnya dari lahirnya satu undang-undang (UU) tentang perumahan dan kawasan permukiman yang utuh gitu," ujar Fahri, di sela acara Indonesia Policy Dialogue di Jakarta, dikutip Kamis 12 Desember 2024.
Terkait permasalahan lahan, Kementerian PKP juga telah berkoordinasi dengan sejumlah pihak mulai dari pihak swasta, Kementerian BUMN, dan sejumlah lembaga hukum seperti Kejaksaan Agung dan KPK, untuk mendapatkan data dan lokasi tanah yang bisa dimanfaatkan untuk program ini.
Permasalahan berikutnya adalah perizinan.
"Kita sudah koordinasi dengan beberapa institusi yang berkaitan dengan perizinan pembangunan rumah juga," jelas Fahri.
Program 3 juta rumah per tahun yang digagas Presiden Prabowo Subianto bukan perkara mudah. 
BERITA TERKAIT: