Upaya tersebut diwujudkan melalui forum bertajuk "Kolaborasi Program Pembiayaan Perumahan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat" yang digelar di Balai Kota Bandung, Senin, 9 November 2026.
SEVP Commercial & SME BNI Andy Yusdiman menyatakan, dukungan pembiayaan pelaku usaha merupakan instrumen penting untuk meningkatkan kapasitas penyediaan hunian, tidak hanya sebatas pembiayaan kepemilikan rumah bagi konsumen.
"Melalui kolaborasi ini, BNI ingin memastikan akses pembiayaan dapat menjangkau berbagai pelaku usaha dalam ekosistem perumahan. Dengan dukungan pembiayaan yang sesuai kebutuhan, mereka dapat mengembangkan usaha sekaligus berkontribusi dalam penyediaan hunian bagi masyarakat," ujar Andy dalam keterangan tertulisnya, Senin, 16 November 2026.
Menurut Andy, penguatan di sisi suplai diharapkan mampu mempercepat penyediaan hunian yang layak dan terjangkau sebagaimana ditargetkan pemerintah.
"Kami berharap pembiayaan bagi pengembang, kontraktor, dan pelaku usaha pendukung lainnya dapat memperkuat kapasitas penyediaan hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat," tegasnya.
Dalam forum tersebut, peserta juga mendapatkan pemaparan teknis dari tiga institusi. Kementerian PKP menjelaskan arah kebijakan Kredit Program Perumahan, BNI merinci mekanisme pengajuan pembiayaan KPP, sementara BP Tapera memaparkan skema program rumah subsidi beserta persyaratan pemanfaatannya.
Acara ini diikuti sekitar 300 peserta yang terdiri dari UMKM debitur Kredit Program Perumahan (KPP) BNI, pengembang program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), kontraktor, hingga asosiasi perumahan.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Staf Ahli Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Iptek, Industri, dan Lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Riadi Arief Aladin, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan, SEVP Commercial & SME BNI Andy Yusdiman, serta Regional CEO BNI Wilayah 04 Jawa Barat Himawan Susanto Nugraha.
BERITA TERKAIT: