Pengusaha Keluhkan Proyek Infrastruktur Dikuasai BUMN

Wakil Ketua Umum I Gabun­gan Pelaksana Konstruksi Na­sional Indonesia (Gapensi) Ah­mad Hanafiah mengakui, banyak faktor yang menyebabkan kon­traktor swasta berguguran. Perta­ma, regulasi yang ada melahirkan 52 asosiasi serupa Gapensi.

"Kita harus meletakkan tutup­nya para kontraktor tidak pada satu masalah saja," ujarnya ke­pada Rakyat Merdeka, kemarin.

Faktor kedua, sejak diber­lakukannya sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui sistem eCatalogue dan ePurchasing Lembaga Kebi­jakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Ketiga, aturan main yang mewajibkan pelelangan terendah.

Keempat, kata dia, pembangu­nan infrastruktur yang digalak­kan pemerintahan Jokowi-JK sangat tinggi. Namun, sayang­nya peran kontraktor swasta sangat rendah. "Kalau tidak dili­batkan lagi, akan lebih banyak yang tumbang," cetusnya.

Karena itu, dia berharap, kerja sama operasi (KSO) jangan han­ya satu kelas. Gapensi meminta kerja sama bisa dilakukan kon­traktor besar dengan kontraktor yang memiliki satu tingkat di bawahnya. Kemudain, BUMN tidak boleh ikut dalam proyek di bawah Rp 100 miliar.

"Dua poin ini sudah kami usul­kan saat Rapimnas Januari lalu. Hal ini menurut kami sebuah upaya optimal dalam sebuah pembangunan," tuturnya.

Wakil Ketua Umum III Gap­ensi Bambang Rahmadi men­catat 37 ribu kontraktor swasta gulung tikar dalam tiga tahun terakhir. Data tersebut dilihat dari penurunan jumlah anggota Gapensi dari sekitar 80 ribu saat ini tinggal 43 ribu anggota.

"Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir turun drastis, karena enggak ada kerjaan, atau ada kerjaan lama-lama enggak dibayar akhirnya bangkrut juga. Itu fakta," katanya.

Bambang mengatakan, perusa­haan kontraktor swasta telah men­gantongi porsi 45 persen dari total proyek infrastruktur yang saat ini tengah dibangun pemerintah. Dari porsi tersebut didistribusikan kepada 140 ribu kontraktor. Porsi tersebut masih kecil dibandingkan dengan porsi BUMN karya yang menggenggam 55 persen proyek infrastruktur.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan In­dustri (Kadin) bidang Konstruk­si dan Infrastruktur Erwin Aksa juga mendorong agar swasta makin dilibatkan dalam proyek pembangunan infrastruktur yang sedang digarap pemerintah.

"Karena kita tahu bahwa proyek yang menjanjikan hari ini adalah proyek dari pemerintah. Karena proyek swasta sedang lesu, volume, dan tantangan impor atau tantangan persaingan dari luar," pungkasnya.

Sekadar informasi, kebutuhan biaya pembangunan infrastruk­tur sepanjang 2015-2019 sebe­sar Rp 4.769 triliun. Adapun Anggaran Pendapatan dan Be­lanja Negara (APBN) dan Ang­garan Pendaptan dan Belanja Daerah (APBD) hanya mampu membiayai sebesar Rp 1.951,3 triliun atau setara dengan 41,3 persen. ***