Industri Sawit Kita Tak Ada Matinya

 Naiknya permintaan ekspor itu diungkapkan oleh Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kepala Sawit Indonesia (Gapki) Joko Supriyono saat membuka Musyawarah Nasional (Munas) ke-10 di Jakarta, kemarin. Acara ini dihadiri Menko Perekono­mian Darmin Nasution.

Ketua Umum Gapki Joko Supriyono mengapresiasi pemer­intah yang terus mendukung dan melindungi industri CPO dari serangan kampanye-kampanye negatif negara lain. Pemerintah juga menudukung peningkatan ekspor CPO.

"Pemerintah ikut mendukung bagaimana memerangi kampa­nye negatif yang sering dituju­kan kepada industri kelapa sawit Indonesia," katanya.

Menurutnya, produksi sawit sepanjang 2017 mencapai 41,98 juta ton yang terdiri dari CPO 38,17 juta ton dan palm kernel oil (PKO) 3,05 juta ton. Jadi secara keseluruhan produksi sawit tahun lalu meningkat dibandingkan 2016.

Dari total produksi CPO, 31 juta tonnya diekspor ke 50 negara. "Cuma 7 juta ton yang diekspor dalam bentuk CPO. Sisanya sudah diekspor dalam bentuk olahan," katanya.

Sekjen Gapki Togar Sitanggang mengatakan, tuduhan dumping ke CPO Indonesia oleh AS juga tidak menghambat ekspor produk sawit. Malah, ekspor CPO ke AS sepanjang Januari 2018 men­ingkat 68 persen dibandingkan Desember 2017.

Pada Desember tahun lalu, permintaan sawit Indonesia oleh AS hanya 115,29 ribu ton, dan meningkat menjadi 193,47 ribu ton di Januari 2018. "Tuduhan dumping biodiesel terhadap In­donesia tak menyurutkan ekspor ke Amerika," katanya.

Menko Perekonomian Darmin Nasution menegaskan, pemer­intah siap bekerja sama dengan pengusaha untuk menghadapi tantangan yang menghambat industri sawit nasional. Komodi­tas ini diharapkan terus dikawal agar berkelanjutan.

"Kami komitmen untuk menghadapi setiap tantangan dan gangguan yang berpotensi mengambat industri kelapa sawit," ujarnya.

Menurut mantan Gubernur Bank Indonesia itu, industri kelapa sawit telah menunjukkan sumbangan dan peran yang sangat signifikan bagi ekonomi Indonesia. Karena itu, sektor ini harus dijaga.

"Sejak dulu komoditas In­donesia menarik perhatian bangsa-bangsa Eropa, seperti rempah-rempah. Mereka akan berbondong-bondong mendap­atkannya," katanya.

Darmin mengatakan, pemerin­tah akan terus berupaya membuat komoditas strategis ini berkelan­jutan di masa depan. Beberapa hal yang telah dilakukan demi tujuan itu, di antaranya adalah program peremajaan tanaman kelapa sawit rakyat, percepatan sertifikasi tanah rakyat, perhu­tanan sosial, maupun penyiapan model kemitraan.

Perang Dagang

Menteri Perdagangan Enggar­tiasto Lukita mengatakan, ada ancaman perang dagang den­gan Norwegia terkait larangan impor biodiesel berbasis CPO. Pemerintah Norwegia berencana melarang pengadaan publik un­tuk biofuel CPO.

"Saya mendapatkan kabar ren­cana pelarangan itu dari duta be­sar kita di sana. Saya akan segera panggil Duta Besar Norwegia untuk mengecek kebenarannya," kata Enggar.

Jika Norwegia benar melarang pengadaan publik untuk biofuel CPO, maka pemerintah pun siap untuk perang dagang. "Ini sudah tidak benar kalau begini. Perang dagang dimulai kalau sudah seperti itu karena sangat tidak adil," ujarnya.

Menurut Enggar, larangan tersebut bentuk persaingan tidak sehat. Padahal, standar Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) Indonesia sudah mendekati standar global The Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). "Saya tidak kebera­tan sawit diperlakukan apa pun kalau itu diberlakukan dengan adil," tegas Enggar.

Oleh karena itu, dia berharap perusahaan-perusahaan sawit Indonesia yang memiliki jalur pemasaran di Eropa dapat terus mengkampanyekan jika ke­lapa sawit lebih menyehatkan daripada minyak nabati yang lain. "Saya harap Gapki dapat menyatukan pemikiran seluruh industri sawit tanah air dalam mendukung kampanye ini," tandasnya.  ***