Direktur Pengembangan Usaha PT Hutama Karya (Persero) Putut Ari Wibowo menjelaskan, proyek yang saat ini dijalankan oleh peÂrusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan murni penugasan dari negaÂra. Pihak swasta jika ingin mendapatkan jatah proyek seperti yang diberikan keÂpada BUMN mesti sanggup memenuhi kriterianya.
"Kalau di Hutama Karya kita melihat proyek ini adalah penugasan negara. Kalau mereka mendapatkan penugasan dengan peraturan dan syarat yang sama seperti kita kira-kira mereka kuat tidak," kata Putut saat ditemui
Rakyat Merdeka dalam acara disÂkusi di Jakarta, kemarin.
Dia menyebut, ada berbaÂgai syarat yang memberatkan pihak swasta jika harus menÂjalankan proyek penugasan ini. Karena alasan terseÂbut makanya kebanyakan BUMN yang menggarap proyek. "Syarat utama itu sanggup atau tidak membeÂbaskan lahan," katanya.
Dijelaskan, selama ini proyek yang ditugaskan oleh pemerintah memang lebih banyak dijalankan oleh perusahaan BUMN. Karena memang perusahaan terseÂbut dianggap sanggup menÂjalankan proyek termasuk dalam urusan pendanaan. Malah sekarang tidak hanya BUMN beberapa juga sudah ada swasta yang memiliki
track record sehingga layak mendapatkan penugasan.
"Kalau swasta yang diaÂjak lalu untuk pembiayaan dia minta dibiayai tentu agak sulit kecuali sesama BUMN," terangnya.
Dia mencontohkan, proyek
Light Rail Transit (LRT) yang ditugaskan beberapa tahun lalu tapi saat itu dananya belum cair. KontrakÂtor mesti berani menjalani penugasan tersebut.
"Seperti proyek LRT yang ditugaskan sejak taÂhun 2015, lalu dibayarkan pada tahun kapan, tahun sekarang baru dibayarkan juga belum semuanya dari 32 persen baru dibayar 20 persen. Nanti kalau kita berikan kesempatan swasta dengan cara seperti ini nanti malah bisa mematiÂkan swasta," imbuhnya.
Putut menjelaskan, proyek financial closing unÂtuk model pembiayaan baru muncul setelah proyek selesai. Dia menegaskan bahwa infrastruktur adalah program dari pemerintah dan proyek itu adalah bisnis kalau memang swasta ingin ikut serta silakan saja seperti di
supply chain. Tapi untuk Asosiasi yang menginginkan cara pemÂbiayaan mengikuti aturan asosiasinya dia pastikan hal itu tidak akan terjadi. "Kalau mereka minta pendaÂnaan seperti biasa mana bisa malah saya dipikir mematiÂkan mereka, kalau mereka mau investasi kita terbuka ya silahkan," ujarnya. ***
Pihak kontraktor swasta memprotes proyek Infrastruktur yang gencar dibangun pemerintah mayoritas hanya dijalankan oleh peruÂsahaan milik pemerintah. Pihak swasta merasa nggak kebagian jatah. 
BERITA TERKAIT: