Industri Terancam Hentikan Produksi

Wakil Ketua Umum bidang Kebijakan Publik & Hubun­gan Antar Lembaga Gapmmi Rachmat Hidayat mengatakan, stok garam untuk industri sudah sangat mengkhawatirkan. Jika dibiarkan saja, akan mengancam produksi industri makanan dan minuman (mamin).

"Beberapa anggota stoknya sudah kritikal, sudah mau habis, sementara izin impor garam re­komendasinya belum juga turun. Saya nggak tahu persis stok ting­gal berapa, tapi mungkin dalam hitungan minggu sudah setop," ujar Rachmat kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Dia meminta, pemerintah di­minta segera membuat kebijakan agar produsen tidak menghenti­kan produksi. Apalagi, sebentar lagi memasuki bulan Ramadan, di mana permintaan mamin bi­asanya meningkat tajam.

"Jika masalah ini berlarut-larut, maka perusahaan akan mengu­rangi shift kerja, semua 3 menjadi 2, kemudian jadi 1 shift. Barulah terjadi penghentian produksi jika dalam periode tersebut belum muncul stok," ujarnya.

Kondisi tersebut juga akan berdampak pada penurunan pen­jualan. Efeknya, perusahaan akan rugi karena mereka tetap harus membayar gaji dan biaya lainnya. "Negara juga terdampak karena PPN (Pajak Pertambahan Nilai) turun. Logistik juga banyak yang nganggur, distributor tak jualan, dan supplier tak ada orderan," kata Rachmat.

Menurut dia, meski komposis­inya sedikit, peran garam sangat vital dalam industri mamin. Parahnya lagi, garam tidak bisa diganti oleh bahan lain.

Ketua Umum Gapmmi Adhi Lukman menyayangkan, izin impor garam industri belum juga keluar. Padahal kontribusi ma­min terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sektor nonmigas mencapai 35 persen. Gappmi sudah melaporkan kejadian ini kepada Menko Perekonomian Darmin Nasution.

Dia meminta, pemerintah segera memberikan izin ekspor dalam jumlah berapapun dari kuota yang ditetapkan sebanyak 460 ribu ton. Jika tidak, kon­sekuensi terhadap pertumbuhan ekonomi akan besar.

"Indonesia akan kehilangan pasar ekspor, nilai tambah, dan kesempatan lain karena bahan baku yang sangat kecil," ujarnya.

Wakil Ketua Umum Kadin bidang Agribisnis, Pangan, dan Kehutanan, Franky Widjaja mem­inta, swasembada garam nasional bisa dipersiapkan agar masalah garam industri bisa terselesaikan. Perencanaan swasembada harus jelas investasi dan target pemenu­hannya untuk industri.

Meski begitu, Franky mengim­bau, saat masa transisi menuju swasembada garam, pemerintah tidak menyulitkan pelaku usaha. Produksi garam dalam negeri pasti akan diminati asalkan stan­dar produksinya sesuai dan jum­lah pasokannya mencukupi.

Menanggapi minimnya paso­kan garam industri, Dirjen Per­dagangan Luar Negeri Kemen­terian Perdagangan (Kemendag) Oke Nurwan mengatakan, baru mengeluarkan izin impor garam industri 2,37 juta ton. Padahal, kuota impor garam industri ta­hun ini sebanyak 3,7 juta ton.

Alasan dia mengeluarkan sisanya karena belum mendapat rekomendasi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). "Yang 2,37 juta ton untuk 21 perusahaan sudah. Tinggal yang lain belum karena belum ada rekomendasi KKP," katanya.

Sebelumnya, Menko Kemar­itiman Luhut Binsar Pandjaitan memastikan, impor garam industri bakal dihentikan mulai 2021. Se­banyak 30 ribu hektare (ha) lahan di Nusa Tenggara Timur (NTT) akan disiapkan dalam dua tahun ke depan sebagai lahan garam. Saat ini lebih dari 5 ribu ha sudah mulai jalan.

Nantinya, lahan garam tersebut yang diharapkan da­pat memenuhi kebutuhan garam domestik, termasuk mesin pros­esnya. Tujuannya agar ongkos produksi lebih murah sehingga hasilnya juga bisa diekspor. Se­lain persiapan lahan, Luhut juga tengah menyiapkan infrastruktur pendukung. Di antaranya adalah listrik dan akses transportasi jalan. ***