Jangan BUMN Terus Yang Dikasih Proyek

Wakil Ketua Umum Ka­din Erwin Aksa mengatakan, banyaknya proyek infrastruk­tur yang roboh sudah tidak bisa dibiarkan begitu saja. Harus ada tindakan dan kebijakan luar biasa dari pemerintah terhadap kontraktornya.

Menurut dia, pemerintah harus mengkaji dan mengevaluasi kembali penugasan-penugasan negara kepada BUMN Karya yang sudah ter­lalu sering mengalami kecela­kaan-kecelakaan konstruksi. Dan, jika ditemukan adanya pelanggaran, maka harus diber­ikan peringatan keras dan hukuman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Hal ini harus dilakukan, agar menjadi peringatan ke­pada para kontraktor lain agar tidak boleh lalai sama sekali terhadap keselamatan dan kesehatan kerja," katanya.

Seperti diketahui bersama, bahwa proyek-proyek infrastruktur saat ini didominasi oleh kontraktor-kontraktor BUMN Karya. Jumlah proyeknya banyak dan besar. "Kemam­puan mereka (BUMN) pasti ada batasnya. Sehingga me­nyebabkan tingkat ketelitian dan kehati-hatian mereka di dalam menyelesaikan peker­jaan menjadi terpecah-pecah sangat banyak," ujarnya.

Belum lagi, kata Erwin, mereka diberi tenggang waktu yang sangat ketat, hal ini juga bisa menjadi penyebab semakin beruntunnya kejadian kecela­kaan-kecelakaan konstruksi. Untuk itu, Kadin meminta pemerintah untuk menghenti­kan terlebih dahulu penugasan proyek-proyek infrastruktur baru kepada BUMN Karya dan memberi kesempatan lebih banyak kepada perusahaan swasta nasional untuk terlibat.

Menurut dia, pemerintah pasti sangat ingin menye­lesaikan program-program pembangunan infrastruktur di Tanah Air karena kita masih jauh tertinggal dari negara-negara tetangga. Tapi tentunya hal ini tidak boleh menjadi­kan pemerintah lalai terhadap keselamatan konstruksi.

"Untuk itu pemerintah harus melakukan evaluasi total terhadap kebijakan yang selama ini dijalankan, beri kesempatan yang lebih luas kepada swasta untuk ikut mengerjakan, sehingga te­man-teman BUMN Karya tidak overload," ujarnya.

Hal senada dikatakan oleh Ketua Umum Kadin Rosan Perkasa Roeslani. Dia ber­harap, proyek-proyek infrastruktur atau konstruksi di In­donesia tak melulu didominasi oleh BUMN. Para pengusaha konstruksi nasional harus bisa ikut menggarap proyek-proyek infrastruktur yang telah dipro­gramkan oleh pemerintah.

"Kalau kami dari Kadin, ingin pengusaha konstruksi nasional makin berperan aktif. Kan infrastruktur sebagai program utama pemerintah,"  katanya. ***