Kadin Pede Ekonomi RI Bisa Tumbuh 5,2 Persen

Ketua Kamar dagang dan in­dustri (Kadin) Indonesia Indone­sia Rosan Roselani mengatakan, secara keseluruhan perekono­mian dunia akan mengalami ke­naikan. "Pertumbuhan ekonomi akan sangat dipengaruhi oleh perdagangan dengan luar neg­eri," ujarnya, kemarin.

Ia mengungkapkan, harga komoditas yang membaik juga akan mempengaruhi pertumbu­han perekonomian menjadi lebih baik. Walaupun komoditas tidak bisa menjadi tulang punggung perekonomian Tanah Air.

Tahun ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuar­tal II-2017 hanya mencapai 5,06 persen atau secara kumulatif pertumbuhan ekonomi Indone­sia hanya mencapai 5,03 persen. kendati begitu, Rosan optimistis, tahun depan angka tersebut se­cara rata-rata akan lebih baik.

Namun, estimasi pertumbuhan ekonomi berdasarkan hitungan Kadin tak terlalu menanjak sep­erti asumsi pemerintah. Maklum saja, pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018, pemerintah te­lah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 persen.

"Kajian awal yang kita laku­kan di Kadin lebih ke pertumbu­han 5,2 persen," kata Rosan.

Menurutnya, untuk penyera­pan investasi ada kemungkinan investor akan wait and see, mengingat 2018 merupakan tahun politik, serta masih terjadi transisi shifting belanja online. Tapi secara keseluruhan, per­lambatan daya beli yang saat ini terjadi hanya secara temporal.

"Menurut saya, ini hanya bersifat sementara karena pada intinya pertumbuhan kita akan tetap stabil, hanya perlu sedikit push untuk berjalan seperti biasa," jelas dia.

Saat ini pelaku usaha masih kesulitan oleh banyaknya regu­lasi dari pusat hingga daerah yang menghambat bisnis. Hal itu makin rumit ketika pembatalan sejumlah Peraturan Daerah (Perda) oleh Kementerian Da­lam Negeri (Kemendagri) tak bisa dilakukan lagi.

Ia mengatakan, hal tersebut menambah pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk mem­permudah dunia usaha di Ta­nah Air. Salah satu yang bisa mendongrak dunia usaha, yaitu kerja sama Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan swasta. "Kami melihat sinergi berkuali­tas dapat dibangun atas dasar profesional,"  kata Rosan.

Ia mengungkapkan, kerja sama yang dibangun harus se­suai aturan hukum yang ada. Sebab, banyak kasus korupsi terjadi dalam bisnis pengadaan barang.

"Untuk itu, kita harus di jalur hukum yang tepat dan berada dalam kaidah best practice. Karena korporasi bisa terkena tindak pidana korupsi oleh KPK (Komisi Pemberantasan Koru­psi)," paparnya.

Sebelumnya, Dana Moneter Internasional (Internasional Monetary Fund/IMF) mem­perkirakan pertumbuhan ekono­mi Indonesia mencapai 5,3 persen pada 2018. Hal itu karena disumbang meningkatnya kon­tribusi ekspor dan investasi.

Pimpinan Misi IMF untuk Indonesia Luis E Breur menga­takan, permintaan domestik juga akan meningkat sejalan dengan pertumbuhan kredit perbankan. Namun, meningkatnya permint­aan domestik itu masih dalam laju moderat.

"Perekonomian Indonesia terus berjalan dengan baik, didukung oleh kebijakan makroekonomi yang hati-hati, peningkatan per­tumbuhan ekonomi global dan harga komoditas, dan upaya berkelanjutan untuk memperkuat daya saing," ujar Breur.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menya­takan, proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2018 oleh lMF) tidak berbeda jauh dengan pemerintah. "Kami mendiskusi­kan, IMF membacanya seperti apa kondisi makro ekonomi In­donesia. Tidak ada perbedaan sangat besar, dan kalaupun ada mengenai faktor-faktor pendor­ong pertumbuhan ekonomi," jelas Sri Mulyani. ***