Tunggakan juga menunjukkan kegagalan Pemprov DKI Jakarta memberdayakan ekonomi warga rusun yang mayoritas korban penggusuran yang bukan hanya kehilangan rumah tetapi juga mata pencaharian.
"Kalau punya penghasilan warga tidak mungkin akan menunggak. Mereka itu bukan hanya kehilangan rumah tetapi juga mata pencaharian. Padahal dulu alasan mulia menggusur dan memindahkan warga ke rusun adalah agar kehidupan warga lebih baik, tetapi nyatanya sebaliknya. Mereka harus dibantu bukan dihardik," jelas Wakil Ketua Komite III DPD RI Fahira Idris di Komplek Parlemen, Jakarta, Selasa (15/8).
Menurutnya, tunggakan sewa rusun akan menjadi bom waktu yang pasti meledak akibat ketidakseriusan Pemprov DKI mengeksekusi program-program pemberdayaan ekonomi warga. Fahira juga pesimis jika gubernur saat ini punya terobosan konkrit dan komprehensif untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Karena itu, Fahira berharap pasangan gubernur terpilih yang akan dilantik Oktober 2017 menjadikan pemberdayaan ekonomi warga rusun sebagai salah satu prioritas kerja.
"Salah satu solusi konkritnya adalah jadikan rusun-rusun di Jakarta terutama yang mayoritas diisi warga korban gusuran sebagai sebagai sentra-sentra ekonomi kreatif. Karena selain padat karya juga menyerap banyak tenaga kerja serta punya pangsa pasar. Memang sudah ada satu dua rusun yang ekonomi warganya diberdayakan, tetapi masih jauh dari maksimal," beber senator Jakarta tersebut.
Lanjut Fahira, menjadikan rusun sebagai sentra kreatif harus komprehensif dan berkelanjutan, yaitu dimulai dari melatih warga untuk menjadi orang-orang kreatif. Kemudian memberi dukungan dengan berbagai sumber daya, pembiayaan, pemasaran dan teknologi. Kelembagaan insan-insan kreatif di rusun juga perlu direalisasikan.
"Jadi, ciptakan dulu insan-insan kreatif di rusun-rusun karena ini inti dari ekonomi kreatif. Jika sudah kreatif mereka akan mencari jenis usaha yang sesuai dengan kemampuan, kapasitas, dan kondisi. Kemudian bantu pembiayaan yang dikuatkan dengan pemasaran dan dukungan teknologi. Kalau ini berjalan baik, mereka bukan hanya mampu membayar sewa rusun tetapi juga menjadi pengusaha-pengusaha baru," imbuhnya.
[wah]
Tunggakan biaya sewa di 23 rumah susun sederhana sewa (rusunawa) mencapai Rp 32 miliar adalah bukti bahwa penggusuran warga dan memaksa mereka pindah ke rusun tidak membuat lebih baik. 
BERITA TERKAIT: