Siap Kendalikan Inflasi Bos BI Gaet 3 Menteri

Harga pangan akan diumum­kan melalui Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) nasional. Kemarin, PIHPS se­cara resmi diluncurkan pemerintah dan BI.

"Pengembangan PIHPS Nasional menjadi bagian dari komitmen bersama Bank Indonesia dan Pemerintah untuk menjaga inflasi 2017 terkendali dalam sasarannya yakni pada kisaran 4 plus minus 1 persen," terang Gubernur BI Agus DW Martowardojo dalam acara pe­luncuran PIHPS di Jakarta, kemarin.

Ikut meresmikan PIHPS, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indra­wati dan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita. Acara ini juga dihadiri unsur Kelompok Kerja Nasional Tim PengendaIian Inflasi Daerah (Pokjanas TPID).

Agus mengatakan, inisiatif pembuatan PIHPS Nasional ini sejalan dengan arahan Presiden Jokowi agar dilakukan pengem­bangan sistem informasi pangan dan sistem koordinasi pengen­dalian harga pangan dalam skala nasional.

Selain itu, untuk memberikan akses informasi harga pangan terkini bagi masyarakat, seka­ligus dapat mendukung peru­musan kebijakan pengendalian inflasi.

Untuk tahap awal, penye­dian informasi pangan ini se­cara harian baru diterapkan di 164 pasar tradisional 82 kota di 34 provinsi di Indonesia. PIHPS akan menyampaikan data harga untuk 10 komoditi pangan dengan 21 varian yang cukup dominan dikonsumsi masyarakat dan merupakan ko­moditas yang menjadi sumber inflasi pangan. Terutama, 10 komoditas pangan yang berkon­tribusi lebih dari 50 persen ter­hadap inflasi, antara lain beras, cabe, bawang merah, minyak goreng dan lain-lain. Maka jika 10 komoditas pangan ini bisa dikendalikan, maka diharapkan inflasi bisa dijaga di level yang rendah.

"PIHPS Nasional dapat diakses oleh masyarakat luas dengan membuka laman hargapangan.id atau dengan mengunduh aplikasi PIHPS Nasional di android dan iOS secara gratis," ujarnya.

Bekas bos Bank Mandiri ini mengatakan, pengembangan aplikasi tersebut akan terus dilakukan secara bertahap. Ke depan, cakupan data akan diper­luas hingga meliputi data di pasar modern, pedagang besar, serta produsen. PIHPS juga akan dilengkapi fitur pendorong partisipasi masyarakat (public engagement) untuk meman­tau perkembangan harga-harga pangan di daerah.

Menko Perekonomian Darmin Nasution menyambut baik pe­luncuran PIHPS. Menurutnya, PIHPS memang tidak ber­dampak langsung pada pen­gurangan inflasi. Namun, ada dampak tidak langsung. Yakni, bisa dirasakan apabila sistem in­formasi ini bisa berjalan efektif. "Kalau ini berjalan efektif harga pangan bisa terkendali," ungkap Darmin.

Selain itu, Darmin berharap, ke depan transparansi harga bisa terwujud. Dia ingin ke depan dari level petani bisa melakukan pengecekan harga jual ke pengepul. Menurutnya, transparansi itu dapat membantu petani dan pedagang dalam mewujudkan tata niaga yang lebih sehat.

Tingkatkan Produksi

Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengatakan, untuk mengendalikan inflasi, pemerintah harus terus meningkatkan produksi pangan dan melaku­kan perbaikan arus distribusi. Menurutnya, potensi gejolak harga dapat berasal dari faktor pergeseran pola tanam, jalur distribusi bahan pokok, dan perubahan iklim.

"Upaya-upaya pengendalian harga dilakukan dari sisi pro­dusen, distribusi, hingga ke konsumen. Pemerintah akan berupaya keras untuk menyedia­kan produk olahan oleh industri pangan, penguatan infrastruktur logistik pangan di daerah, serta penyedian komoditas pangan," katanya. ***