Menteri Basuki Kewalahan Garap Proyek Infrastruktur

Saat ini, pemerintah masih kekurangan sebanyak 120 ribu tenaga insinyur untuk menggarap berbagai proyek infrastruktur.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Men PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, saat ini pemerintah membutuhkan 120 ribu tenaga insinyur infrastruktur yang akan difokuskan tidak hanya pada pembangunan jalan, tapi pembangunan bendungan, fasilitas air minum, dan perumahan.

"Saat ini kita punya 153 ri­bu tenaga yang bersertifikat LPJK. Tapi kita masih kekurangan 120.000 insinyur untuk menggarap berbagai proyek infrastruktur," kata Basuki usai ucara penandatanganan MoU dengan Kemenristek Dikti terkait penyelenggaraan pro­gram profesi insinyur di kantor Kemen-PUPR, Jakarta.

Basuki menegaskan, pihaknya berkomitmen menjalin kerja sama dengan Kemenristek Dikti dalam upaya meningkatkan jumlah insinyur infrastruktur dengan menyediakan training ground.

"Kalau insinyur profesional itu kaya kedokteran. Kami menyediakan 'rumah sakit' untuk infrastruktur supaya mereka bisa berpraktik, kemu­dian mendapatkan profesional PU," ujarnya

Basuki meyakini, percepatan Kemenristek Dikti yang su­dah menugaskan 40 universitas untuk mendidik mahasiswanya menjadi profesional insinyur akan berjalan baik. Sehingga, tak ada lagi lulusan insinyur yang bekerja di bidang lain.

"Satu tahun lulusan sarjana tehnik, ada sekitar 75 ribu sar­jana. Tapi yang memenuhi stan­dar hanya 12 ribu orang. Jumlah ini sangat kecil sekali. Makanya, dengan adanya program ini kedepan tak ada lagi lulusan insinyur yang malah kerja di bank, atau malah jadi presenter," ujarnya.

Pada kesempatan itu, Basuki menjelaskan, meski jumlah insinyur dalam negeri masih minim, namun tak banyak tenaga insinyur asing yang digunakan dalam pembangunan berbagai infrastruktur.

"Tidak banyak. Paling hanya sewaktu pengerjaan sodetan kali Ciliwung Banjir Kanal Timur (BKT), Mass Rapid Transit (MRT). Yang lainnya seperti jembatan, bendungan, dllnya gak ada," tutur Basuki.

Sementara Menristek Dikti Muhammad Nasir menyebut, kerja sama dalam peningkatan kualitas insinyur infrastruktur ini dilakukan untuk mendorong persaingan di Indonesia di pasar internasional. Sebanyak, 40 univesitas dari swasta dan PTN yang terakreditasi bisa menye­lenggarakan program pendidi­kan ini.

"Perguruan tinggi itulah yang nantinya akan mencetak sumber daya yang profesional. Sementara kerjasama dengan Kemen PUPR sangat penting dilakukan karena Kemristekdikti ingin mengantisipasi perubahan yang begitu cepat. Apalagi tahun depan kita sudah masuk MEA, dan insinyur kita sudah harus siap menghadapi persaingan," ujarnya

Nasir juga mengatakan, bagi yang memiliki sertifikat ini dapat bekerja di negara kawasan ASEAN juga karena serti­fikasi profesi ini berlaku untuk ASEAN. Program ini juga di­lakukan untuk memberikan insinyur asuransi profesional.

"Yang utama mengenai ASEAN kita sudah saling bekerja sama yang nanti lulus mendapat insinyur pofesional madya otomatis dapat sertipikat profesional enginering register artinya bisa bekerja di seluruh negara ASEAN tadi dimana saja dengan sertifikat tadi, artinya ini kualitas yang diakui," ujarnya. ***