Para Menteri Pasrah Anggaran Dipotong

"Kami tidak soal anggaran dipotong, yang penting belanja modal dan belanja barang tetap bisa berjalan. Kita akan lihat penghematannya. Kalau bisa hemat, buat apa boros," kata Enggar baru-baru ini.

Dia menambahkan, pihaknya sedang mengkaji kegiatan dan anggaran apa saja yang pantas dipangkas dan yang mesti diperthankan.

Menteri Kelautan dan Peri­kanan Susi Pudjiastuti juga tidak keberatan anggaran di­potong. Dia mengungkap­kan anggaran yang dapat dipotong sebesar Rp 2 triliun. Sebagian besar merupakan belanja barang.

Menurutnya, penghematan tersebut merupakan yang ketiga kali setelah dipotong Rp 2,9 triliun menjadi Rp 11 triliun dalam APBN-Peruba­han 2016. Selain itu, Kemen­teriannya juga atas inisiatif sendiri pernah memotong belanja (self blocking) Rp 600 miliar beberapa bulan lalu.

Susi memastikan pemotongan anggaran di kementeri­annya tidak menyasar program untuk nelayan. Dia bilang, pihaknya sangat memahami pemangkasan anggaran karena pemasukan dari pajak tidak cu­kup untuk memikul anggaran belanja.

"Pemangkasan anggran harus dilakukan agar keuangan negara sehat. Apalagi sleama ini, banyak pengeluaran yang tidak produktif," katanya.

Sementara itu, Menteri So­sial Khofifah Indar Parawansa berharap anggaran kementeriannya tidak terkena pe­mangkasan.

Khofifah menerang­kan, rencana pemangkasan anggaran di Kementeriannya antara lain dilakukan di sektor Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp 1,1 triliun. Jika itu terjadi, jatah pencairan untuk peserta baru, 2,5 juta keluarga akan berkurang.

"Total peserta PKH ada 6 juta keluarga. Peserta lama 3,5 juta dapat empat kali cair. Untuk yang baru hanya satu kali cair karena ada pemang­kasan," terangnya.

Selain itu, pengurangan bantuan juga akan dilakukan terhadap warga lanjut usia (lansia) yang biasanya diberi­kan 12 kali dalam setahun hanya akan diberikan 10 kali dalam setahun.

Namun demikian,Wakil Menteri Keuangan Mardi­asmo menjanjikan belanja sosial tidak dilakukan pemangkasan. Menurutnya, pemangkasan akan dilakukan terhadap anggaran yang tidak produktif. ***