"Saya lihat di Karawang akan segera panen, sementara di Subang baru mulai tanam, dan Indramayu posisinya ada yang mau panen dan baru mau tanam," kata Herman menjelaskan melalui sambungan telepon selulernya.
Dia mengatakan kondisi tanam dan panen yang tidak serempak lebih karena faktor eksternal yakni cuaca, dan bukan karena ketidaksiapan Kementerian Pertanian mendorong peningkatan produksi pertanian.
Menurut dia Menteri Pertanian Andi Amran dan jajarannya sudah bekerja keras meningkatkan produksi pangan untuk mencapai kedaulatan pangan. Hanya saja dia mengingatkan kondisi ini jangan lagi mendorong pihak-pihak tertentu untuk melakukan impor pangan.
"Kasihan petani, mereka sudah kerja keras yang didukung penuh pemerintah, mestinya disadari bahwa petani Indonesia saat ini cukup optimis untuk berproduksi, terutama karena petani dan instansi mau kerja keras membangun kedaulatan pangan bangsa, juga karena banyak peraturan yang mendukung," katanya.
Lebih jauh Herman menyatakan bahwa pembatasan impor pangan dalam UU Pangan 18/2012 tentang aturan konversi lahan yang seharusnya menjadi lebih sulit dan di UU 41/2009 tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan tentunya UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang secara eksplisit mengakui hak asasi petani dan telah disahkan tahun 2013 lalu.
Masalahnya, kata dia, tinggal implementasi. Mentan harus kembali mengutamakan pertanian dalam kebijakan sehingga menjadi dasar kerja bersama kementerian.
"Indonesia harus menjadi dapurnya pangan dunia dan bukan jadi koki pangan dunia, semangat ini yang harus diusung oleh Mentan," harapnya.
"Saya nilai Mentan sudah kerja keras selama setahun ini dan hasilnya sudah terlihat, tinggal dukungan semua pihak, khususnya meningkatkan produksi pangan, tapi jangan karena info tentang masa tanam dan masa panen tidak serentak lantas pihak lain memanfaatkan untuk impor beras," demikian Herman.
[dem]
BERITA TERKAIT: