Pemerintah Tak Perlu Alergi dengan Bank Asing, Lihat Singapura

LAPORAN:

Kamis, 25 Juni 2015, 15:22 WIB

Krisis 1998, aset bank dibawa kabur oleh pengelola bank karena bobroknya bank milik pemerintah (termasuk yang sekarang menjadi Bank Mandiri). Saat itu, bank asing justru selamat dari krisis.

BERITA TERKAIT:

"Persamaan perbankan dan day care adalah jasa penitipan. Orang tua tidak akan menitipkan anaknya kepada maling anak," kata Presiden Direktur Center for Banking Crisis, Achmad Deni Daruri di Jakarta, Kamis (25/6)

Mengutip perkataan Mahathir Mohammad, ulas Achmad, orang Melayu memang mudah lupa. Ia berpendapat, saat ini di Indonesia hanya bank asing yang memiliki kemampuan meningkatkan modal. Sementara pemerintah tidak memiliki kemauan untuk meningkatkan permodalan bank-bank milik pemerintah sebab takut dilusi.

"Jika pemerintah menyadari masalah ini maka pemerintah tidak perlu alergi terhadap bank asing. Contoh yang paling gampang adalah Singapura," sebutnya.

Untuk diketahui, Singapura membuka masuknya bank asing tanpa batas kepemilikan karena diinterpolasikan untuk memberikan jasa kepuasan bagi masuknya human capital kelas dunia. Ini berarti, lanjut dia, rencana Himbara untuk melindungi bank pemerintah dengan mematok kepemilikan asing hanya sebesar 40 persen adalah langkah bunuh diri untuk membonsai human capital di Indonesia.

"Himbara jelas berpikiran sangat sempit," tegasnya.

Bukan hanya itu. Dia mencermati bank-bank asing dari negara maju justru menghidupkan sistem pembayaran di Singapura melalui pengumpulan tabungan di negara asal mereka (bukan di Singapura). Namun begitu, mereka menggelontorkan kredit kepada sektor-sektor ekonomi strategis di Singapura seperti sektor bioteknologi serta sektor petrokima yang sangat sarat modal.

Pemikiran proteksi bagi bank milik pemerintah yang ada di Indonesia semakin membuktikan bahwa bank-bank tersebut memiliki komisaris, direksi dan manajemen yang secara relatif human capital-nya lebih rendah ketimbang eksekutif yang sama yang ada di bank milik pemerintah Singapura.

Dengan mencontoh Singapura, menurut Achmad, jika pemerintah Indonesia ingin memperbaiki kualitas human capital di Indonesia termasuk di sektor perbankannya, maka tak ada pilihan bahwa kehadiran bank-bank asing dengan kepemilikan modal 100 persen harus disambut dengan baik.[wid]