BUMN tersebut, di antaranya, PT Pelabuhan Indonesia (PerÂsero) I, II, III, dan IV, PT PAL Indonesia (Persero), PT Dok dan Perkapalan (Persero). NaÂmun, sebelum holding dilakukan perlu ada transformasi budaya kerja, restrukturisasi perusahaan, pengembangan strategis dan privatisasi.
Wakil Ketua Komisi VI DPR Dodi Reza Alex meminta peÂmerintah lebih dulu melakukan komunikasi dengan DPR terkait rencana peleburan BUMN menÂjadi superholding logistik dan kemaritiman tersebut. Pasalnya, banyak aspek yang harus diperÂtimbangkan, termasuk tujuan utama sinergi BUMN ini.
"Kami akan membahas waÂcana holding dengan KementeÂrian BUMN. Harus jelas tujuan penggabungan ini apa, target dan untung ruginya apa. Kalau lebih banyak ruginya, untuk apa digabung," kata Dodi kepada
Rakyat Merdeka, kemarin.
Politisi Golkar ini juga khaÂwatir, holding ini akan memberiÂkan efek buruk di antara BUMN itu sendiri. Sebab, tidak semua kinerjanya bagus.
"Contoh, kalau BUMN A kinerjanya bagus, keuangannya bagus, terus digabung dengan BUMN B yang jelek, akan ada sentimen dan rasa dirugikan. Belum lagi, kalau nanti kinerja yang bagus malah menjadi buÂruk. Karena itu, pemerintah harus benar-benar melakukan perencanaan yang matang terkait rencana ini," tegasnya.
Sementara Direktur Utama Pelindo II (Persero) Richard Joost Lino menyambut baik rencana Jokowi menggabungkan BUMN ini. Ia menilai, pengÂgabungan ini merupakan langÂkah yang bagus untuk mengelola pelabuhan secara nasional.
Pembenahan yang dilakukanÂnya bisa berjalan secara bersaÂmaan dan bisa menguntungkan pelabuhan-pelabuhan di daerah, terlebih dengan program tol laut yang dirancang oleh pemerintah.
"Saya rasa itu bagus. Misalnya, Tanjung Priok kita benahi, tapi Belawan tidak beres kan susah. Kalau di bawah satu holding, semua harus dibereskan secara bersamaan," katanya.
Namun, ia menyarankan tidak hanya pelabuhan yang digabung, usaha-usaha lain terkait kemaritiÂman dan logistik juga bisa disatuÂkan sebagai langkah efisiensi.
"Walau digabung, nantinya tetap harus dibuat bisnis lain. ConÂtoh, ada PT Terminal Petikemas, itu seluruh Indonesia digabung jadi satu. Itu kalau digabungÂkan volumenya jadi nomor 5 di dunia," jelasnya.
Untuk yang memegang poÂsisi puncak kata Lino, merupaÂkan keputusan dari pemerintah. Meskipun sebenarnya secara aset, Pelindo adalah yang terbeÂsar dibandingkan lainnya.
"Tergantung pemerintah, tapi kalau dilihat secara aset kita paling gede, dibandingkan yang lain," tukasnya.
Di tempat terpisah, Presiden Jokowi mengaku masih melakuÂkan konsolidasi dengan pihak-terkait termasuk penghintungan untuk dan rugi dengan pembenÂtukan holding BUMN ini.
"Kita harus lihat untung dan ruginya. Kita perlu holding atau hanya konsolidasi dan sinergi antar BUMN. Yang jelas, sistemÂnya harus satu," tegas Jokowi.
Integrasi sistem secara nasional bagi seluruh pelabuhan di Tanah Air, sambungnya, dapat menuÂrunkan biaya logistik hingga 30-50 persen. Sehingga, produk dalam negeri akan lebih murah dan daya saing barang ekspor akan meningkat. Persaingan di pasar internasional juga bakal berdampak positif pada perekoÂnomian di dalam negeri.
Jokowi memberi contoh salah satu BUMN yang membentuk holding PT Semen Indonesia Tbk (SMGR). BUMN tersebut, sukses membangun semen menjadi satu.
"BUMN kita perlu membangun kerja sama guna membangun suÂperholding dan bisa holdingisasi. Kita lihat satu saja PT Semen Indonesia, setelah holding Semen Padang, Semen Gresik, Semen Tonasa digabung jadi satu, mereka bisa bangun pabrik di mana-mana aset bertambah dan bisa ekspansi ke luar negeri," tegasnya.
Menteri Koordinator bidang Perekonomian Sofyan Djalil mengatakan hal yang sama. Menurut dia, holding ini bisa menjadikan BUMN lebih besar, lebih kuat dan lebih lincah untuk mendorong pembangunan nasional. Dengan holding ini, BUMN dalam negeri dapat menyaingi BUMN sekelas Temasek asal Singapura maupun Khazanah asal Malaysia.
"Perlu dilakukan restrukturiÂsasi yang komprehensif, kepada penguatan internal, perbaikan organisasi perusahaan sebelum dibentuk holding tersebut," kata Sofyan. ***
Wacana pembentukan superholding di perusahaan pelat merah yang dilontarkan Presiden Joko Widodo direspons Senayan. Langkah ini dikhawatirkan menimbulkan banyak masalah. 
