Potensi Penyimpangan PMN BUMN Cukup Besar

Senin, 04 Mei 2015, 09:35 WIB
Potensi Penyimpangan PMN BUMN Cukup Besar
pembangunan infrastruktur/net
rmol news logo Kementerian BUMN me­nargetkan, perusahaan pelat merah akan menggarap proyek infrastruktur dengan total in­vestasi sekitar Rp 300 triliun dalam lima tahun ini.

Selain mengandalkan Penyer­taan Modal Negara (PMN) dan right issue, pinjaman luar negeri dan obligasi dalam negeri pun akan dimanfaatkan untuk percepa­tan pembangunan infrastruktur.

Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Mariani Soemarno mengatakan, BUMN dalam tahun ini akan banyak sekali melakukan pembangunan in­frastruktur, terlebih setelah disetujuinya PMN dan right issue. Namun PMN dan penerbitan saham terbatas yang disetujui parlemen sebesar Rp 8,5 triliun dinilai masih kurang.

Rini mengatakan, tahun ini Kementerian BUMN menar­getkan banyak proyek untuk menggenjot pembangunan in­frastruktur di seluruh Indonesia.

"Kalau hanya PMN tidak cu­kup. Karena itu, obligasi dalam negeri dan pembiayaan dari luar bisa dimanfaatkan, seperti Asian Infrastructure Investment Bank yang dapat difungsikan nanti," kata Rini di Jakarta

Rini mengaku, saat ini pemerintah sudah mendapat fasili­tas besar dari dua bank China, yakni China Development Bank, dan ICBC dengan nilai total 50 miliar dollar AS.

Sejumlah proyek sudah ber­jalan dengan nilai investasi sebesar Rp 20 triliun. Salah satu yang terbesar adalah proyek Pelabuhan Kuala Tanjung, jalan tol Pejagan-Pemalang, serta jalan tol Medan-Binjai.

Rini berharap, pada Mei-Juni 2015 nanti, BUMN bisa memulai proyek senilai Rp 100 triliun.

"Salah satunya, jalan tol Bakauheni-Tembagi Besar dan jalan tol Palembang-Inderalaya. Termasuk Port Makassar, PLTU mulut tambang, kabel laut listrik Sumatera-Java, dan transmisi trans-Sumatera," kata Rini.

Anggota VII Badan Pemeriksa Keuangan bidang Audit BUMN Achsanul Qosasih mewarning BUMN agar penggunaan PMN bisa tepat sasaran sesuai rencana bisnis. PT Antam misalnya, PMN dipergunakan untuk bangun smelter, alat produksi, mengelola lahan dan lainnya.

"Alokasi PMN harus dise­suaikan dengan rencana bisnis masing-masing BUMN. Potensi penyimpangan PMN cukup besar," kata Achsanul.

Achsanul juga menyarankan PT Antam untuk memangkas anak usahanya yang dianggap tidak produktif lagi. Sebab, dari 16 anak usahanya hanya sedikit yang produktif.

"Dari 3 BUMN yang akan right issue, Antam yang paling banyak memiliki anak usahanya sebanyak 16. Sedangkan Wijaya Karya 2 unit dan Adhika Karya 3 unit usaha," bebernya. ***

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

FOLLOW US

ARTIKEL LAINNYA