Direktur
Centre For Budget Analysis Uchok Sky Kadafi mengatakan, selama ini privatisasi BUMN tidak pernah memÂberikan kontribusi besar kepada Anggaran Pendapatan dan BeÂlanja Negara (APBN). "Nggak untungkan APBN," katanya keÂpada
Rakyat Merdeka, kemarin.
Untuk diketahui, pemerintah berencana melakukan privatisasi tiga BUMN dalam bentuk penerÂbitan saham baru atau
rights issue pada tahun ini.
Menurut Uchok,
privatisasi hanya menyetor rata-rata 1-2,5 persen dari total APBN. SedangÂkan, profitisasi bergerak menyeÂtor 2-3,25 persen. "Jadi kontribusi BUMN ke APBN dengan kisaran hanya 6 persen," ujarnya.
Dia menjelaskan, dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, KemenÂterian BUMN telah memproses 25 privatisasi BUMN dan privaÂtisasi BUMN minoritas dengan nilai mencapai Rp 53,4 triliun. Rp 42,6 triliun masuk dalam modal BUMN dan sisanya Rp 10,9 triliun masuk dalam APBN.
Uchok mengungkapkan, pada akhir 2013 terdapat 20 BUMN yang terdaftar di pasar modal dengan nilai kapitalisasi pasar mencapai Rp 968,5 triliun. Nilai penyertaan modal per 31 DesemÂber 2012 telah mencapai Rp 677,3 triliun dengan nilai laba ditahan oleh BUMN sebesar Rp 407,5 triliun.
Namun, kontribusi ke negara dalam bentuk dividen rata-rata per tahun hanya sebesar 24 persen dalam kurun waktu 2010-2012.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengatakan, ada tiga BUMN yang akan diprivatisasi, tapi bukan dijual sahamnya melainkan disuntik modal senilai Rp 8,4 triliun sesuai dengan restu dari DPR.
Untuk bisa menerima suntiÂkan modal dari pemerintah, tiga BUMN itu harus menerbitkan saham baru dengan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) alias rights issue. "Penanaman modal negara itu kita lakukan dengan beberapa perusahaan, tapi ada 3 perusahaan yang sudah perusaÂhaan publik, yaitu Antam, Waskita Karya, Adhi Karya," ujarnya.
Rini menambahkan, para BUMN ini disuntik modal suÂpaya bisa tumbuh dengan pesat. Tambahan modal ini demi menÂdorong pembangunan infrastrukÂtur. "Perusahaan-perusahaan ini kan mau kita kembangkan, mau kita dorong," katanya. ***