KPK Diminta Bongkar Para Pemburu Rente Impor Pangan

 
Pimpinan KPK Johan Budi SP mengatakan, pihaknya memang ikut memantau kebijakan impor pangan supaya tidak merugikan negara dan petani. "Untuk saat ini kita dalami impor gula," ujarnya kepada Rakyat Merdeka.

Dia mengatakan, pihaknya sedang mempelajari tata niaga impor gula. KPK, kata dia, sudah memanggil menteri terkait dengan kebijakan impor gula ini.

Ketua Dewan Hortikultura Indo­nesia Benny Kusbini mengatakan, pihaknya menyambut baik masuknya KPK untuk mengawasi kegiatan impor pangan. Diharapkan, dengan masuknya lembaga anti rasuah ini tidak ada lagi para mafia yang mainkan izin impor pangan.

"Selama ini izin impor banyak dimainkan para spekulan dan pem­buru rente karena biaya politik ma­hal. Jadi yang mudah dimainkan impor pangan," katanya kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Dia juga menyindir kebijakan pemerintah soal impor pangan. Menurut dia, selama ini selalu berteriak-teriak tidak akan impor pangan, tapi pada kenyataan im­por selalu terjadi setiap tahun.

Benny juga menyayangkan, lemahnya pengawasan pemerintah terhadap masuknya pangan ilegal ke dalam negeri. Saat ini, banyak selundupan pangan masuk melalui daerah-daerah perbatasan.

Menurut dia, impor tidak haram jika produksi dalam negeri tidak mencukupi. Tapi, jika produksi dalam negeri mencukupi pemerintah harus melarang impor karena akan merugikan negara.

Anggota Komisi IV DPR Fir­man Soebagyo mensinyalir, ada permainan dari para mafia pan­gan di semua kebijakan impor pangan yang dilakukan pemer­intah karena kebijakan tersebut sangat menguntungkan. "Ada fee yang didapat dari para importir itu, karena biasanya harganya lebih murah," katanya.

Dia mengatakan, kinerja mafia impor pangan ini sudah sangat terorganisir. Ada pihak-pihak yang bertugas menyebarkan isu kelangkaan dan penahanan stok. Kondisi tersebut untuk membuat resah masyarakat dan menjadikan alasan pemerintah untuk membuka keran impor pangan. "KPK harus bongkar para pemburu rente di impor pangan," tegasnya.

Sementara, Menko Perekono­mian Sofyan Djalil mengatakan, pemerintah tetap akan membuka keran impor pangan dalam wak­tu dekat untuk mengamankan pasokan selama Lebaran. "Daging dari sekarang harus dibuka kerannya. Sudah ada izinnya untuk kuota 500 ribu ekor sapi. Tapi harus diawasi," katanya.

Selain sapi, kata dia, pemerintah juga akan mulai membuka keran impor sejumlah bahan pangan lainnya. Pemerintah menjanjikan, sebelum Lebaran semua pasokan bahan pokok tercukupi. "Begitu juga kita menjaga pasokan ayam, gula, telur. Itu diantisipasi semua," terangnya.

BUMN Dilarang Menimbun Bahan Pokok

Menteri Perdagangan Rachmat Gobel mengatakan, akan mem­buat aturan bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) agar tidak menimbun bahan pokok kebutuhan masyarakat di gudang miliknya.

Mendag menjelaskan, alasan aturan ini dibuat karena di­rinya terus mendapatkan laporan mengenai tidak bagusnya gula-gula yang berada di pasaran. "Itu gula yang disimpan 1-2 tahun lalu. Nanti saya akan keluarkan aturan penimbunan gula nggak boleh," tegasnya.

Dia menjelaskan, gudang-gu­dang penyimpanan ini memang dimiliki para BUMN, namun gula tersebut bukanlah miliknya tetapi pihak lain. "Swasta itu pinjam gudang, seharusnya dike­luarin dong. Mereka mau mainin harga," tegasnya. ***