Tekan Harga, Bisnis Elpiji 12 Kg Diusulkan Dibuka ke Swasta

"Kalau bisnis gas tidak hanya dilakukan oleh Pertamina, maka harga jual gas non-subsidi terse­but bisa bersaing," kata Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) Sofyano Zakaria kepa­da Rakyat Merdeka, kemarin.

Selain itu, dia bilang, jika pe­merintah prihatin dengan harga elpiji 12 kg yang selalu dikoreksi sesuai harga pasar CP Aramco, maka pemerintah harus men­etapkan gas elpiji 12 kg sebagai barang yang disubsidi.

"Sepanjang elpiji 12 kg ditetap­kan sebagai gas umum atau non-subsidi, maka harga jualnya tetap merupakan kewenangan badan usaha niaga gas," katanya.

Namun, dia bilang, menurut Permen ESDM No. 26/2009 elpiji 12 kg ditetapkan sebagai gas umum yang tidak disubsidi pemerintah, oleh karena itu har­ganya sepenuhnya diatur dan ditetapkan oleh badan usaha.

Menurut dia, sepanjang elpiji 12 kg tidak ditetapkan secara hukum sebagai gas yang disub­sidi, maka pemerintah tidak bisa mensubsidinya dalam bentuk apapun juga, walau dengan per­timbangan untuk kepentingan masyarakat banyak sekalipun.

Sementara itu, kerugian yang diderita Pertamina jika menjual elpiji 12 kg di bawah harga keeko­nomian, tidak bisa ditutupi atau dikompensasi oleh pemerintah dengan pengurangan dividen dari keuntungan Pertamina. "Itu bisa melanggar Undang-Undang BUMN," jelasnya.

Karena itu, jika pemerintah ingin Pertamina menjual elpiji 12 kg dengan harga di bawah keekonomian demi kepentin­gan masyarakat banyak, maka satu-satunya solusinya adalah menetapkannya dalam Peraturan Menteri ESDM. Dalam aturan itu disebutkan elpiji 12 kg disubsidi oleh pemerintah.

Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menga­takan, penggunaan elpiji 12 kg sudah berkurang 30 persen karena migrasi ke elpiji 3 kg. "Itu setelah kenaikan beruntun ya, pengurangannya segitu. 30 persen yang hilang ini kan rata-rata semua hijrah ke elpij 3 kg. Sehingga kalau terjadi ke­langkaan elpiji 3 kg, itu benar," katanya. ***