"Pembangunan pelabuhan dan bandara di Papua untuk menuÂrunkan secara bertahap harga-harga barang di sini. Harga yang berbeda hingga dua kali lipat itu keterlaluan," ujarnya.
Jonan melakukan blusukan sejak Jumat (6/3). Bekas Dirut Kereta Api Indonesia (KAI) itu dan rombongan mengunjungi seÂjumlah infrastruktur perhubungan di Kota Ternate (Maluku Utara), Sorong, Biak, Manokwari (Papua Barat) serta Sentani, Jayapura, Merauke (Papua).
Dari hasil kunjungannya ini, kata Jonan, infrastruktur di KaÂwasan Timur Indonesia banyak yang perlu diperbaiki. Karena itu, dia berharap, supaya ada koordinasi yang baik antara Pemda dan pemerintah pusat, supaya pembangunan infrastrukÂtunya berjalan cepat.
Dalam kunjungannya ini, Jonan kembali menjelaskan konsep tol laut yang menjadi program dalam pemerintahan Presiden Jokowi. Menurutnya, mewujudkan tol laut ini harus dimulai melalui perubahan cara berpikir, yaitu menilai laut buÂkan sebagai pemisah. Melainkan sebagai penghubung pulau-pulau di wilayah Indonesia.
Tol laut, kata Jonan, akan menghubungkan semua puÂlau-pulau yang berpenghuni di wilayah Indonesia. Jika hal ini sudah terwujud, diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan rakyat dari Sabang hingga Merauke secara seimbang.
"Untuk Kawasan Timur InÂdonesia, termasuk Papua dan Papua Barat, transportasi laut harus dibangun karena itu kuncinya. Namun pembangunan infrastruktur perhubungan ini jangka panjang, setidaknya lima tahun ke depan," jelas Jonan.
Untuk memperkuat transportasi laut, kata dia, tahun ini pemerintah akan membeli kapal penumpang berbobot minimal 2.000 gross ton (GT) sebagai kapal perintis. Kapal itu akan ditempatkan di Kawasan Timur Indonesia yang gelombang lautnya lebih tinggi dibanding kawasan barat. SeÂmentara kapal perintis berbobot 750-1000 GTakan dioperasikan di kawasan barat Indonesia.
Jonan bilang, semakin tingÂginya aktivitas perhubungan laut, kondisi pelabuhan juga perlu diperbaiki supaya bisa digunakan untuk bersandar kapal berbobot dua ribu GT. Menurutnya, diperkirakan perlu 50-100 pelabuhan baru untuk menghubungan pulau-pulau di kawasan timur Indonesia.
Mulai April tahun ini, KemenÂhub juga sudah menunjuk PTPelni untuk mengoperasikan angÂkutan barang berjadwal. PemerÂintah memberikan subsidi sekitar Rp 100 miliar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015 untuk kapal perintis yang beroperasi di kawasan tenÂgah dan timur Indonesia. ***