Menko Pembangunan ManuÂsia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani mengatakan, dalam lima tahun ke depan pemerintah terus berupaya mengalihkan porsi anggaran subsidi ke berÂbagai sektor kegiatan ekonomi yang lebih produktif.
Menurut dia, hal itu dilakukan untuk mendukung mendukung kegiatan pembangunan sarana dan prasarana perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kecil.
"Pemerintah berupaya agar perlindungan sosial melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dengan data yang akurat, sehingga penyalurannya tepat sasaran," ujar politisi PDIP ini.
Karena itu, Puan menghargai hak bertanya beberapa instansi kelembagaan, termasuk Dewan Perwakilan Daerah (DPD) soal pengurangan subsidi dan kenaiÂkan harga BBM karena sudah diatur dalam undang-undang.
Sementara Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah fokus merealisasikan kebijakan mandatori BBN mulai 2016.
Dirjen EBTKE Rida Mulyana mengatakan, produksi minyak Indonesia sudah tidak dapat menÂcukupi kebutuhan dalam negeri. Tahun ini, pemerintah menargetÂkan produksi siap jual (lifting) minyak Indonesia sekitar 825 ribu barel per hari (BPH) sedangkan kebutuhannya diprediksi mencaÂpai 1,6 juta BPH.
"Makanya Indonesia harus mengimpor untuk memenuhi kebutuhan BBM. Nah, salah satu solusi untuk mengurangi impor minyak dengan memanfaatkan BBN seperti biodiesel sebagai pengganti BBM," ujar Rida.
Rida mengakui, ada banyak tantangan dalam merealisasikan mandatori BBN tersebut. NaÂmun, Kementerian ESDM telah berusaha meningkatkan subsidi biodiesel menjadi Rp 4 ribu per liter dalam APBNP 2015 dari sebelumnya hanya Rp 3 ribu per liter. ***
Pemerintah berencana menggenjot penggunaan baÂhan bakar nabati (BBN) untuk mengurangi konsumsi bahan bakar minyak (BBM). Dengan demikian, porsi anggaran subsidi bisa dikurangi ke sektor yang lebih bermanfaat. 
.jpeg)
.jpeg)
