Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro menÂgatakan, anggaran infrastruktur tahun ini meningkat hampir Rp 100 triliun. Pada APBN 2015, anggaran infrastruktur dipatok hanya Rp 191 triliun. "Anggaran infrastruktur untuk APBN Perubahan ini Rp 290,3 triliun kalau dibanding dengan APBN induk yang Rp 191 triliun ada kenaikan sekitar Rp 100 triliun, ini lebih besar dari yang dulu-dulu ," ujar dia, kemarin.
Bambang merinci anggaran infrastruktur paling besar diaÂlokasikan pada Kementerian Pekerjaan Umum dan PerumaÂhan Rakyat (PU-Pera) sebesar Rp 105 triliun, Kementerian Perhubungan Rp 52,5 triliun serta Kementerian ESDM sebesar Rp 5,9 triliun.
Selain itu, anggaran inÂfrastruktur juga dialokasikan antara lain untuk belanja non kementerian/lembaga (K/L) seperti risiko kenaikan harga tanah (
land capping) Rp 1 triliun, belanja hibah Rp 4,5 triliun serta dana alokasi khusus Rp 29,7 triliun.
Kemudian, tambahan OtoÂnomi Khusus Infrastruktur Provinsi Papua dan Papua Barat Rp 3,8 triliun, Investasi pemerintah untuk infrastruktur Rp 5,1 triliun.
Menurut Bambang, APBN Perubahan 2015 sudah sesuai dengan keinginan pemerintah menjalankan agenda prioritasÂnya. Ini dinilai belum tertamÂpung dalam APBN 2015 yang merupakan anggaran untuk menjalankan fungsi dasar peÂmerintahan (
baseline).
Ekonom Institute for DeÂvelopment of Economics and Finance (
Indef) Aviliani meÂnyebutkan, kebijakan pemerÂintah yang mengalokasikan anggaran infrastruktur hingga Rp 290,3 triliun dalam APBN Perubahan sangat melonjak tajam.
Namun, menurutnya, alokaÂsi yang besar tersebut sangat baik untuk menumbuhkan kepercayaan investor.
"Alokasi untuk infrastruktur yang lebih tinggi akan memÂbuat investor tertarik datang," kata Aviliani. ***