Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) Sofyano Zakaria mengatakan, alasan skema bisnis diambil untuk menjaga iklim usaha sektor energi agar tetap kondusif dan mewujudkan ketahanan energi nasional. Selain itu, kedua perusahaan itu merupakan badan usaha yang
profit oriented.
â€Penyelesaian terbaik atas masalah yang terjadi seharusnya dengan pertimbangan skema bisnis,†ujarnya kepada
Rakyat Merdeka, kemarin.
Menurutnya, masalah yang terjadi antara PLN dengan Pertamina harus diselesaikan sesegera mungkin agar tidak menimbulkan persoalan baru di kedua badan usaha milik negara (BUMN) tersebut. Hal ini juga untuk memastikan kesinambungan pasokan solar pembangkit listrik ke depan.
Untuk itu, kesepakatan atau kontrak pengadaan solar pembangkit tersebut seharusnya tidak perlu campur tangan pemerintah yang dapat dinilai atau terkesan memihak salah satu BUMN.
“Intervensi dari instansi pemerintah terkait dalam kesepakatan tersebut tidak akan menyelesaikan persoalan yang sebenarnya,†jelas Sofyano.
Justru, kata dia, kendala utama yang harus diselesaikan adalah masih banyaknya pembangkit listrik yang menggunakan bahan bakar solar yang mengakibatkan utang solar PLN kepada Pertamina makin menumpuk dan rendahnya harga solar PLN yang dipatok oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Di sisi lain PLN juga harus berupaya keras menjaga kesinambungan pelayanan kelistrikan bagi masyarakat. Menurut Sofyano, jika harga baru solar tidak cepat disepakati dan operasional pembangkit listrik terhenti operasinya, kondisi itu akan mencoreng BUMN energi nasional.
“Operasional pembangkit listrik PLN kenyataannya tidak harus bergantung 100 persen kepada Pertamina. Pada dasarnya PLN masih memiliki opsi lain untuk mengamankan pasokan bahan bakar bagi pembangkitnya, yakni membeli solar dari badan usaha swasta,†beber dia.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik meminta PLN berunding dengan Pertamina terkait penentuan harga solar yang dinilai PLN memberatkan.
Wacik berharap ada jalan keluar atau solusi dari persoalan ini agar tidak berlarut-larut dan merugikan masyarakat. Sebab, sempat muncul wacana penghentian pasokan solar dari Pertamina ke PLN.
“Kalau kemahalan BBM, saya minta berunding berdua, Pertamina dan PLN. Yang penting listrik jangan mati, rakyat jangan jadi korban,†ujarnya.
Wacik berjanji pemerintah tidak akan ikut campur dalam urusan bisnis dua perusahaan BUMN tersebut.
“Diatur berdua, kalau diberikan harga lebih murah, PLN untung, Pertamina lebih rugi. Kemahalan sedikit Pertamina tidak rugi,†jelasnya. ***
-dan-PT-Perusahaan-Listrik-Negara-(Persero).jpg)
Perseteruan antara PT Pertamina (Persero) dan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) terkait pasokan solar harus diselesaikan dengan skema bisnis (business to business). 
