Direktur Bank Dunia untuk Indonesia Rodrigo A Chaves meÂngatakan, Indonesia kini meruÂpakan negara nomor 10 terbesar dunia dalam paritas daya beli yang disesuaikan. Namun, risiko perÂlambatan pertumbuhan ekoÂnomi belakangan ini meningkat.
Menurut Chavez, para peÂnenÂtu kebijakan perlu mengamÂbil pilihan-pilihan yang sulit terkait reÂformasi kebijakan yang dibutuhkan. Ini untuk mendorong tingkat perÂtumÂbuhÂan yang berkelanjutan dan memÂÂbalikkan perlambatan laju pengeÂntasan kemiskinan.
“Pemerintah baru akan mengÂhadapi lingkungan global yang terus beruÂbah seiring dengan mereÂdaÂÂnya faktor-faktor penÂdoÂrong perÂtumbuhan ekonomi selama deÂkade lalu. Yaitu, keÂnaikan harga koÂmoditas dan rendahÂnya biaya pendanaan global,†ujar Chavez, kemarin.
Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) berharap, transisi politik yang berjalan baik seiring dengan selesainya tahaÂpan Pilpers, dapat searah dengan transisi kebijakan ekoÂnomi peÂmerintahan yang baru.
“Siapa pun presiden terpilih, kebijakan di bidang ekonomi menÂjadi penting dan strategis bagi pemerintahan yang baru. KaÂrena bertepatan dengan agenÂda
ASEAN Economic ComÂmuÂnity (AEC) 2015 secara efektif, setaÂhun setelah presiÂden baru dilanÂtik,†jelas Ketua Umum Hipmi Raja Sapta Oktohari kepada warÂtawan di Jakarta, kemarin.
Menurut Okto, paling tidak ada tiga hal mendasar secara ekoÂnomi yang perlu menjadi fokus preÂsiden dan wakil preÂsiden terpilih diawal menjabat. Pertama, pemÂbentukan tim ekonomi yang bisa menerjeÂmahkan rencana pemeÂrintah ke depan dan bisa bekerja sama dengan tim ekonomi pemeÂrintah sebelumnya.
Kedua, presiden terpilih haÂrus bisa segera mencanangÂkan proÂgram 100 hari pemeÂrintahan deÂngan memasukan agenda AEC sebagai agenda prioritas. Dalam konteks ini, pemerintah harus bisa meliÂbatkan berbagai
stakeÂholder ekonomi, termasuk kalaÂngan pengusaha pemula.
Dalam konteks AEC, yang perlu dilakukan presiden terpiÂlih adalah sinkronisasi peratuÂran pemerintah pusat dan daerah termasuk departemen terkait.
Ketiga, yang juga tidak kalah pentingnya untuk diupayakan, lanjut Okto, adalah instrumen penting yang selama ini sudah terproses. Khususnya saat MenÂko Perekonomian masih Hatta Rajasa terkait Peraturan PreÂsiden (Perpres) pengusaha peÂmuÂla, yang oleh penggantinya Chairul TanÂjung akan diÂkonÂversi menÂjadi skema regulasi yang dinamakan izin satu lembar. ***
Indonesia saat ini menghaÂdapi pilihan-pilihan kebijakan yang sulit. Perbaikan kebijakan subsidi, pembangunan infraÂstrukÂtur dan banyak lagi pekerÂjaan rumah yang sudah menanti pemerintahan baru. 
.jpeg)
