Pengurus harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengatakan, pemerintah harus bertanggung jawab terkait pemangkasan biaya subsidi kereta api kelas ekonomi, jarak menengah dan jauh.
Apalagi kereta api merupakan transportasi umum yang banyak digunakan oleh rakyat menengah ke bawah. Karena itu, jika terjadi kekurangan biaya operasional Kereta Api Indonesia (KAI), pemerintah harus membantunya.
“Bukan malah memangkas anggaran subsidinya,†katanya di Jakarta, kemarin.
Menurut Tulus, seharusnya pemerintah bisa memberikan subsidi kepada transportasi umum semaksimal mungkin. Yang seharusnya dipotong adalah subsidi energi yang tembus mencapai Rp 250 triliun. Namun yang terjadi, untuk menutupi lonjakan susbidi energi ini, pemerintah malah memangkas subsidi kereta api kelas ekonomi.
Dengan pemotongan tersebut, PT KAI akan mengalami kesulitan untuk menutup biaya BBM. Selain itu, kekurangan biaya operasional ini secara pasti akan berdampak pengurangan kualitas pelayanan dan bahkan penurunan kualitas dalam aspek keselamatan.
Ketua Forum Perkeretaapian Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno menyayangkan pemerintah lebih memilih memotong anggaran untuk transportasi umum guna menutupi lonjakan subsidi BBM.
Menurut dia, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2014 subsidi BBM dipatok Rp 246,5 triliun.
Direktur Angkutan Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Hanggoro Budi Wiryawan mengaku, pihaknya terpaksa melakukan pemotongan dana subsidi untuk angkutan kereta api kelas ekonomi karena adanya penghematan anggaran di seluruh kelembagaan/kementerian.
Total anggaran
Public Service Obligation (PSO) kereta api untuk kelas ekonomi dalam tahun 2014 awalnya dialokasikan Rp 1,2 triliun dan dilakukan pemangkasan Rp 352 miliar. ***
.jpg)
Pemeritah diminta lebih mengutamakan subsidi untuk transportasi umum. Apalagi saat ini subsidi BBM banyak yang tidak tepat sasaran. 
