Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Lukita Dinarsyah mengatakan, infrastruktur tersebut antara lain, penyediaan listrik Rp 1.080 triliun, jalan raya Rp 1.274 triliun dan sanitasi Rp 666 triliun.
“Tergantung pemerintahan baru, apakah ingin mengurangi defisit atau tidak. Bappenas siap menawarkan skenario-skenario APBN. Misalnya, terhadap efisiensi anggaran subsidi atau mungkin terhadap penerimaan pajak,†ujarnya.
Lukita menilai, utang luar negeri lebih realistis dilakukan pemerintah, baik dalam bentuk penerbitan surat utang maupun pinjaman langsung. Ini guna memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan infrastruktur tersebut.
Menurutnya, kebutuhan infrastruktur tersebut baru hitungan kasar para akademis. Kendati begitu, pihaknya telah menyiapkan beberapa skenario APBN demi menjaga perekonomian yang berkelanjutan.
“Nanti itu akan ada opsi defisit dari APBN. Apakah, itu
medium atau yang
high. Saat ini masih kami diskusikan dengan Kementerian Keuangan. Tetapi yang terpenting, kestabilan makro ekonomi harus tetap lebih diprioritaskan,†jelasnya.
Direktur Pengembangan Kerja Sama Pemerintah Swasta Bappenas Bastary Pandji Indra mengatakan, khusus untuk pembangunan infrastruktur dalam draf Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014-2019 setidaknya ada 12 prioritas rencana pembangunan infrastruktur yang ingin digenjot.
Menurut dia, dalam draf RPJMN yang saat ini telah disusun, kebutuhan investasi yang diperlukan untuk pembangunan infrastruktur tersebut mencapai 550,368 miliar dolar AS.
Dana investasi tersebut diperlukan untuk membangun jalan 107,016 miliar dolar AS, rel kereta 23,352 miliar dolar AS, transportasi perkotaan 13,944 miliar dolar AS, transportasi laut 47,292 miliar dolar AS dan ASDP 7,644 miliar dolar AS. ***
Pemerintah mencatat Indonesia membutuhkan Rp 3.000 triliun untuk membangun infrastruktur dasar hingga 2019. 
