Dibutuhkan BUMN Yang Kuat Untuk Kelola Pertanian

Swastanisasi Pasokan Benih Justru Ancam Ketahanan Pangan & Petani

Selasa, 24 Desember 2013, 09:28 WIB
Dibutuhkan BUMN Yang Kuat Untuk Kelola Pertanian
ilustrasi, pertanian
rmol news logo Sektor pertanian harus selalu dijaga. Kebijakan apapun yang bertujuan untuk melemahkan pertanian akan berdampak pada krisis pangan dan kemiskinan.

”Apabila kondisi pertanian di Indonesia lemah, NKRI terancam. Titik masuk kehancuran adalah dari kelaparan dan kemiskinan. Ini bukti dunia,” ujar Ketua Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik Agus Pakpahan, kemarin.

Menurut dia, salah satu faktor penting dalam dunia pertanian adalah perbenihan. Jika diibaratkan dalam dunia mekanik, benih berfungsi sebagai mesin, sementara pupuk berperan sebagai bensin atau bahan bakar jenis lain. 

Itu sebabnya, sewaktu dirinya menjabat Direktur Jenderal Perkebunan pernah mengusulkan mengkonsolidasikan direktorat perbenihan di masing-masing dirjen menjadi satu, Direktorat Jenderal (Ditjen) Perbenihan Nasional. “Dengan yurisdiksi setingkat ditjen maka kebijaksanaannya bisa lebih terarah,” jelasnya.

Dikatakan, saat ini negara membutuhkan perusahaan perbenihan nasional yang kuat dan maju untuk memperkuat sektor pertanian. Karena itu, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) harus mengambil kesempatan ini. Setidaknya PT Sang Hyang Seri sebagai perusahaan pelat merah bisa menjalankan tugas untuk pengembangan benih padi dan tanaman khas tropika nusantara.

Untuk diketahui, Indonesia memiliki BUMN benih yaitu PT Sang Hyang Seri (Persero). Akan tetapi, sejak pertengahan Oktober 2013, perusahaan itu diubah statusnya bukan lagi BUMN yang mandiri, tetapi menjadi anak perusahaan PT Pupuk Indonesia (Persero). Langkah itu membatasi ruang gerak dan kreativitas manajemen untuk membawa perusahaan menjadi lebih maju.

Staf Pengajar Sosiologi Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB) Suryo Adiwibowo menyatakan, jika sektor penyediaan benih diserahkan kepada swasta dikhawatirkan  terlalu besar motif ekonomi maupun politiknya. Hal ini membahayakan sektor pertanian dan nasib petani di Indonesia. Bahkan, bisa mengancam ketahanan pangan nasional.

“Saya khawatir kalau peran swasta terlalu besar, perusahaan itu pasti mencari keuntungan yang besar. Petani kita kalau dihadapkan dengan masalah biaya produksi, itu sangat menyusahkan,” cetusnya. ***

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

FOLLOW US

ARTIKEL LAINNYA