Ketua Lembaga Pengkajian Penelitian dan Pengembangan Ekonomi (LP3E) Kadin Didik J Rachbini mengatakan, masyarakat Indonesia kebanyakan bekerja pada sektor pertanian, namun produktivitas hasil pertanian masih tergolong rendah.
“Biarpun pekerja sektor pertanian dikelola oleh 40 persen tenaga, namun produktivitas sektor pertanian Indonesia masih sekitar 14 persen,†ujarnya.
Menurut Didik, pemerintah perlu memperhatikan sektor pertanian. Bentuk perhatian yang perlu dilaksanakan adalah membantu perluasan lahan pertanian. Dia menyarankan pemerintah mengikhlaskan lahan nganggur untuk dikelola petani guna mencapai produktivitas lahan pertanian agar petani sejahtera.
“Perluasan lahan pertanian sebagai pengganti lahan poduktif yang jadi perumahan secara sistematis oleh pemerintah pusat dan daerah. Termasuk membangun persawahan besar dan memanfaatkan lahan telantar milik pemerintah,†terangnya.
Didik mengatakan, saat ini sektor pangan menjadi penentu inflasi di Indonesia. Tekanan inflasi pangan kalau tidak dijaga akan merembet ke sektor perbankan.
Menteri Pertanian (Mentan) Suswono menilai, tingkat kesejahteraan petani Indonesia rendah, karena kebanyakan tidak atau hanya punya sepetak lahan atau petani gurem. Petani Indonesia kebanyakan hanya memiliki lahan pertanian 0,3 hektar. “Lahan 0,3 hektar, petani nggak sejahtera. Lahan sempit, harga pangan nggak boleh mahal,†ujarnya.
Selain itu, hampir 43 persen masyarakat desa terserap pada sektor buruh tani. Padahal, sumbangan pertanian ke produk domestik bruto (PDB) hanya 14 persen.
Suswono menginginkan hasil pertanian bisa terserap banyak di industri karena akan berimbas pada tergiringnya buruh tani ke industri. Otomatis nantinya akan membawa perubahan kesejahteraan buruh tani. [Harian Rakyat Merdeka]
Jadikan RMOL.ID sumber pilihan pencarian Google
Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) menilai, kebijakan pemerintah di sektor pertanian saat ini sangat lemah dibanding masa Orde Baru. 
