Ketua Bidang Advokasi Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Darmaningtyas mengatakan, langkah pemerintah yang hanya akan memberikan subsidi tiket kepada warga tidak mampu akan mengalami beberapa kendala. Salah satunya, data penerima subsidi tersebut.
Apalagi jumlah penumpang KRL terus mengalami lonjakan. Kondisi itu yang akan membuat pemerintah kesulitan mengawasi penerima subsidi. Lebih baik, pemerintah memberikan subsidi untuk semua KRL Jabodetabek.
Menurutnya, jika pemerintah saja bisa memberikan subsidi untuk BBM, kenapa untuk KRL tidak dilakukan. Dia tidak setuju dengan langkah pemerintah yang hanya akan memberikan subsidi kepada KRL jenis ekonomi.
“Sebaiknya semua kereta disubsidi,†tekannya.
Hal senada disampaikan Guru Besar Ilmu Transportasi Fakultas Teknik Universitas Indonesia (UI) Suyono Dikun. Menurutnya, keberhasilan penggunaan subsidi KRL untuk rakyat miskin tergantung dari data penerimanya.
“Subsidi yang ditargetkan untuk warga miskin memang bagus. Tetapi biasanya yang sukar adalah manajemen data orang-orang yang berhak menerimanya,†ucap Suyono.
Suyono menilai, rencana mekanisme baru pemberian subsidi kepada KRL Jabodetabek sama dengan memberlakukan mekanisme subsidi yang ditargetkan.
Namun, itu akan lebih maksimal jika diselaraskan data online dengan sistem yang dimiliki KAI.
Dia memperkirakan, terdapat 500 ribu pengguna KRL setiap hari dan jumlah itu akan terus bertambah. Hal itu bisa dilihat dari langkah KAI yang terus menambah armada kereta.
Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Tundjung Inderawan mengatakan, pemberian subsidi bagi penumpang KRL ekonomi Jabodetabek dinilai tepat sasaran karena akan langsung diterima yang berhak.
Alasan pemberlakukan ini, lanjutnya, karena subsidi melalui public service obligation (PSO) bagi penumpang kereta dinilai juga dinikmati oleh yang mampu.
“Untuk itu, alokasi subsidi untuk tahun ini tercatat Rp740 miliar yang akan dicairkan melalui metode yang bisa membuat pemberian subsidi bagi penumpang kereta lebih tepat sasaran,†kata Tundjung.
Metode tersebut dengan memberikannya kepada warga yang memiliki identitas membutuhkan subsidi seperti kartu keluarga miskin. Warga juga dapat mengisi formulir yang disediakan hasil dari kerja sama oleh Kementerian Perhubungan dan KAI.
Dengan mengisi formulir dan memperoleh kartu bagi mereka yang berhak mendapatkan subsidi, maka data tersebut akan terintegrasi dengan sistem pertiketan KAI. [Harian Rakyat Merdeka]
Jadikan RMOL.ID sumber pilihan pencarian Google