Tender Pupuk Rp 81 M Masuk KPK

Namun, Johan belum bisa mengatakan, sejauhmana kasus itu merugikan negara. “Kami akan melakukan koordinasi de­ngan kementerian pertanian ter­kait dugaan kasus pupuk ini. Diharapkan semua pihak bisa ikut membantu memberantas kasus korupsi di semua departemen,” tegas dia.

Sementara Ketua DPP Himpu­nan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Martin Hutabarat me­minta KPK turun tangan untuk mengusut adanya dugaan pe­nyim­pangan tersebut. Diakui, ko­rupsi pengadaan pupuk bagi petani sangat memukul dan me­lukai hati rakyat. Jika memang pro­duk pupuk cair yang disedia­kan itu tidak penuhi standar, tidak mustahil lahan para petani serta tanamanya akan rusak. Hal terse­but akan membuat gagal panen.

Direktur Pupuk dan Pestisida Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian (Kementan) Suprapti sebelumnya menyatakan, proyek dekomposer dan pupuk hayati cair, bisa dibatalkan jika dalam pengecekan, pemenang tender terbukti bermasaalah.

Pihaknya menilai, klarifikasi pe­menang lelang pupuk itu harus dilakukan untuk menjaga agar kon­trak proyek agar bersih dari prak­­tik curang. Karena itu, dia men­­dukung pengusutan kasus ini. Dia menyebut, nilai proyek de­­kom­poser cair dan pupuk ha­yati itu men­cap­­ai Rp 81 miliar.  [Harian Rakyat Merdeka]