Dana 22 Proyek Ruas Tol Cuma Cair Rp 2,4 Triliun

Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) menargetkan, dana pem­bebasan tanah dari Badan Laya­nan Umum (BLU) untuk 22 ruas tol, selama periode Juni-Desem­ber 2012 dapat terealisasi sebe­sar Rp 2,4 triliun. Pendanaan itu, akan diambil dari sisa dana BLU yang saat ini masih berkisar Rp 3,35 triliun.

Rencananya, peng­gu­liran dana terbesar akan dialo­kasikan untuk ruas Jakarta, Bo­gor, Depok, Ta­ngerang dan Bekasi (Jabodeta­bek) senilai Rp 1,27 triliun, lalu Trans Jawa Rp 666,78 miliar dan non Trans Jawa Rp 308,21 miliar.

Kepala BPJT Achmad Gani Gazaly mengatakan, target terse­but ditujukan untuk operasional sebagian ruas pada 2014 menda­tang. “Untuk mencapai target itu, sekarang kita sedang percepat pro­ses sosialisasi dan pengukuran di lapangan, agar pembayaran bi­sa segera dilakukan. Kami ha­rap­kan bisa sesuai jadwal,” ujar­nya usai rapat dengar penda­pat de­ngan DPR, Kamis (28/6).

Target tersebut sebenarnya cu­kup berat mengingat sepanjang semester pertama tahun ini BLU BPJT hanya menyalurkan dana bergulir sekitar Rp 135,2 miliar, untuk ruas Cikampek-Palimanan, Kertosono-Mojokerto, Surabaya-Mojokerto, Ciawi-Sukabumi, JORR W2 Utara, Depok-Antasari dan Kunciran-Serpong.

Lambannya proses penyerapan itu, antara lain karena belum ada­nya peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Ke­pentingan Umum. Selain itu, juga karena belum adanya kesepaka­tan harga dengan pemilik tanah dalam proses pelaksanaan mu­sya­warah dan nilai appraisal su­dah kadaluarsa sehingga tidak sesuai dengan harga saat uang ganti rugi akan dibayarkan.

Gani menjelaskan, dengan ter­cairkannya BLU hingga akhir tahun nanti, artinya sisa dana BLU yang ada di BPJT mencapai Rp 950 miliar. Padahal, rencana­nya mereka akan kembali meng­gu­lirkan dana BLU tahun depan senilai Rp 5,6 triliun. Artinya, pe­ngusaha jalan tol masih mem­butuhkan Rp 4,65 triliun tamba­han anggaran untuk memenuhi target tersebut.

“Kekurangan itu akan diambil dari rencana pe­ngem­balian pinja­man investor se­kitar Rp 4,95 tri­liun dan tam­bahan dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) Rp 900 miliar pada akhir Desember 2012,” tambahnya.

Adapun total dana kelolaan di kas BLU hingga saat ini men­capai Rp 6,15 triliun. Sejak 2008 hingga Juni 2012, dana yang su­dah disalurkan untuk penga­daan tanah sebesar Rp 2,8 triliun.

Menurut Achmad, dana bergu­lir yang sudah disalurkan BLU hingga semester pertama tahun ini mencakup pengembalian pin­jaman atau dana talangan pem­be­basan lahan yang diberikan oleh Pusat Investasi Pemerintah sebe­sar Rp 1,434 triliun.

Kalangan pengusaha yang ter­gabung dalam Asosiasi Tol Indo­nesia (ATI) menyatakan, hingga saat ini belum banyak ruas jalan tol yang tanahnya sudah ter­bebas di atas 75 persen meng­ingat ma­sih sulitnya mengatasi kendala pengadaan lahan di la­pangan.

“Kalau dari total kebutu­han seluruh jalan tol dengan yang telah disalurkan masih kecil, belum ada 10 persen. Kesalahan bukan dari perbankan, tapi pe­me­rintah dalam mengelola in­vestasi jalan tol, utamanya ken­dala di tanah,” ujar Ketua ATI Fatchur Rachman.

Pihaknya memperkirakan pen­cairan kredit untuk pembanguan infrastruktur jalan tol hingga saat ini belum mencapai 10 persen bila dibandingkan total kebu­tuh­­an yang diperlukan. Se­jak di­tan­datanganinya 23 aman­de­men Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) pada 2011, be­lum ada penar­ikan kredit yang signi­fikan untuk pembangunan jalan tol.

Pasalnya, pinjaman baru dapat dikucurkan setelah adanya pe­nan­datanganan perjanjian kredit antara Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) dengan sindikasi per­bankan. Pelaksanaanya baru dapat dilakukan enam bulan setelah pembebasan tanah men­capai 100 persen atau sekurang-kurangnya 75 persen dari total kebutuhan.

Kalaupun ada yang telah men­dapatkan pencairan kredit, hanya jalan tol yang sudah mulai proses konstruksi. Itu pun masih sangat minim. [Harian Rakyat Merdeka]