Distribusi Ikan Indonesia Timur Kacau Balau Nih...

Presiden APKPI Sakiman me­nyatakan, kawasan Indonesia Ti­mur sangat minim pelelangan ikan. Selain itu. Jumlah pelabu­han juga sangat terbatas.

“Seha­rus­nya dengan kapal pe­ngangkut ikan, maka membantu logistik perikanan, yang memba­wa hasil tangkapan ikan di timur ke wila­yah pemasaran di barat,” katanya di Jakarta, kemarin.

Selain itu, regulasi yang di­te­tap­kan pemerintah dinilainya sa­ngat berbelit dan masih ada pu­ngutan yang dikenakan kepada para kapal pengangkut ikan oleh oknum yang diduga dari Angka­tan Laut. Sebagai contoh, perizi­nan mengenai surat izin kapal pengangkut ikan (SIKPI) itu mem­batasi wilayah operasi.

“Akibatnya, saat ada musim pa­nen tangkapan ikan, kapal pe­ng­angkut tidak bisa masuk. Kon­disi ini berdampak pada ter­gang­gu­nya pemasaran hasil tang­ka­pan dan harga ikan jatuh saat mu­sim pa­nen, terutama di Indone­sia Ti­mur,” curhat Sakiman.

Pihaknya meminta kepada KKP agar memberikan kemuda­han proses perizinan serta kele­lua­saan wilayah operasi untuk pengusaha kapal pengang­kut ikan. Sebab, kapal tersebut meng­angkut semua ikan hasil tangkapan nelayan ke pelabuhan dan sentra pemasaran.

Dengan dukungan kapal peng­ang­­kut ikan, maka nelayan juga bisa menghe­mat dalam operasio­nal penang­kapan ikan. Ia men­contoh­kan, nelayan tradisional di Raja Ampat membawa ikan se­besar 30 kilo­gram di pasarkan ke Sorong. Pada­hal, hasil penjualan tidak sebanding dengan ongkos perjalanan ke pasar ter­sebut.

“Jadi SLIN itu tidak berarti sa­ma sekali kalau tidak didukung kapal pengangkut, karena kapal kita juga berfungsi sebagai cold­storage,” ungkapnya.

Sakiman menjelaskan, saat ini APKPI memiliki 200 anggota pe­ngusaha dengan kepe­milikan ka­pal berkapasitas rata-rata 150 ton.

“Jadi, wilayah kita se­ba­gian besar beroperasional di kawa­san timur indonesia dan hasil tang­kapan nelayan di angkut ke Ba­nyuwangi, Bitung, Batang dan Muara Baru,” jelasnya. [Harian Rakyat Merdeka]